Dalam laporan tahunan mereka, Human Rights Watch menyebutkan, “Kebijakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar warga untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Larangan hijab bukanlah solusi untuk memerangi ekstremisme, melainkan hanya akan menambah ketegangan sosial.”
Pemerintah Tajikistan menerapkan kebijakan ini melalui berbagai cara, mulai dari kampanye media hingga patroli polisi di tempat-tempat umum.
Para wanita yang kedapatan memakai hijab di tempat umum sering kali diperingatkan, didenda, atau bahkan ditahan untuk sementara waktu.
Dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya wanita Muslim di Tajikistan. Banyak dari mereka merasa terdiskriminasi dan mengalami tekanan sosial serta psikologis.
Seorang mahasiswi yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, “Saya merasa tidak bebas di negara saya sendiri. Saya dipaksa untuk meninggalkan keyakinan saya demi mengikuti aturan yang tidak saya setujui.”
Selain itu, kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan Tajikistan dengan negara-negara Muslim lainnya. Beberapa negara, seperti Iran dan Turki, telah mengkritik langkah Tajikistan dan menganggapnya sebagai bentuk penindasan terhadap umat Islam.
Kesimpulan
Kebijakan pelarangan hijab di Tajikistan adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman radikalisme.
Namun, banyak pihak menilai bahwa larangan ini melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dampak dari kebijakan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama wanita Muslim, yang mengalami tekanan dan diskriminasi.
Kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan Tajikistan dengan negara-negara Muslim lainnya, menambah dimensi baru dalam dinamika politik internasional negara tersebut.
Seiring berjalannya waktu, masih belum jelas bagaimana kebijakan ini akan berkembang dan apakah pemerintah Tajikistan akan mempertimbangkan untuk melonggarkan atau bahkan mencabut larangan ini di masa mendatang.
Yang pasti, kebijakan ini telah membuka perdebatan yang luas tentang batasan antara keamanan negara dan kebebasan individu.