jfid – Debat antara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu agenda penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Debat ini diharapkan menjadi sarana bagi para capres-cawapres untuk menyampaikan visi, misi, program, dan gagasan mereka kepada publik, sekaligus menunjukkan kualitas, kemampuan, dan kredibilitas mereka sebagai pemimpin bangsa.
KPU menentukan tema-tema debat capres-cawapres 2024 sebagai berikut:
– Debat pertama: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
– Debat kedua: Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional.
– Debat ketiga: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.
– Debat keempat: Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyrakat Adat.
– Debat kelima: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan.
Namun, debat capres-cawapres yang akan digelar lima kali dalam Pemilu 2024 mendatang, ternyata tidak luput dari kontroversi dan polemik. Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus debat khusus cawapres, yang sebelumnya ada dalam Pemilu 2019. Alasan KPU adalah untuk menghemat anggaran dan waktu, serta menghindari tumpang tindih tema debat.
Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mereka menilai bahwa debat khusus cawapres penting untuk menguji kompetensi dan kapabilitas calon pendamping presiden, yang juga memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan. Mereka juga menuding bahwa KPU tidak konsisten dalam menjalankan perintah undang-undang, yang mengatur bahwa debat capres-cawapres harus dilakukan lima kali.
Sementara itu, tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, melalui Timnas Amin menilai KPU secara sepihak menentukan jadwal tanpa menerima masukan dari masing-masing tim sukses pemenangan calon.
Sedangkan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak mempermasalahkan keputusan KPU tersebut. Mereka menganggap bahwa debat capres-cawapres yang digabung menjadi satu sudah cukup untuk menggali substansi dan visi-misi dari masing-masing pasangan. Mereka juga menghormati kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berhak menentukan format dan mekanisme debat.
Lantas, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam polemik ini? Apakah debat khusus cawapres memang perlu dilakukan atau tidak? Apa dampaknya bagi pemilu dan demokrasi di Indonesia?
Hakikat Debat Capres-Cawapres
Debat capres-cawapres merupakan salah satu bentuk kampanye pemilu yang dilakukan secara terbuka, langsung, dan interaktif di hadapan publik, media, dan panelis ahli. Debat ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan kepada para capres-cawapres untuk saling beradu argumen, gagasan, dan data terkait isu-isu strategis yang relevan dengan kepentingan nasional.
Debat capres-cawapres juga merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pemilu dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Debat ini memberikan ruang bagi partisipasi politik yang aktif, kritis, dan rasional dari masyarakat, yang dapat menilai dan membandingkan kinerja, rekam jejak, dan janji-janji dari para capres-cawapres. Debat ini juga menjadi sarana untuk menguji integritas, etika, dan moralitas dari para capres-cawapres, yang harus mampu menjaga sikap, bahasa, dan perilaku yang santun, sopan, dan beradab.
Debat capres-cawapres, baik yang melibatkan capres maupun cawapres, memiliki nilai dan makna yang sama pentingnya. Pasalnya, capres dan cawapres adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang harus saling melengkapi, mendukung, dan bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, debat capres-cawapres harus mampu menggambarkan sinergi, harmoni, dan keseimbangan antara capres dan cawapres, yang dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada masyarakat.
Polemik Debat Capres-Cawapres
Polemik yang terjadi terkait debat capres-cawapres sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sejak debat capres-cawapres pertama kali digelar pada Pemilu 2004, format, mekanisme, tema, dan jumlah debat selalu menjadi bahan perdebatan dan kritik dari berbagai pihak, baik dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa debat capres-cawapres merupakan hal yang sensitif dan strategis, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
Polemik yang terjadi pada Pemilu 2024 ini, yaitu mengenai penghapusan debat khusus cawapres, sebenarnya tidak terlepas dari dinamika politik dan kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing pasangan capres-cawapres. Pasangan yang merasa memiliki cawapres yang unggul dalam hal kompetensi, kapabilitas, dan popularitas, tentu akan mendukung adanya debat khusus cawapres, yang dapat menjadi ajang untuk menonjolkan kelebihan dan keunggulan cawapres mereka. Sebaliknya, pasangan yang merasa memiliki cawapres yang kurang mumpuni dalam hal tersebut, tentu akan menolak adanya debat khusus cawapres, yang dapat menjadi risiko dan ancaman bagi elektabilitas mereka.
Namun, polemik ini seharusnya tidak mengaburkan hakikat dan esensi dari debat capres-cawapres itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai indikator kualitas demokrasi di Indonesia. Apapun format dan mekanisme debat yang dipilih oleh KPU, yang terpenting adalah debat tersebut harus mampu menggali substansi dan visi-misi dari masing-masing pasangan capres-cawapres, yang dapat memberikan pencerahan dan panduan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka pada hari pemungutan suara.
Debat capres-cawapres merupakan agenda penting dalam proses pemilu di Indonesia, yang memiliki nilai dan makna yang sama pentingnya, baik untuk capres maupun cawapres. Debat ini diharapkan menjadi sarana bagi para capres-cawapres untuk menyampaikan visi, misi, program, dan gagasan mereka kepada publik, sekaligus menunjukkan kualitas, kemampuan, dan kredibilitas mereka sebagai pemimpin bangsa. Debat ini juga merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pemilu dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Namun, debat capres-cawapres yang akan digelar lima kali dalam Pemilu 2024 mendatang, ternyata tidak luput dari kontroversi dan polemik. Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan adalah keputusan KPU untuk menghapus debat khusus cawapres, yang sebelumnya ada dalam Pemilu 2019. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menilai bahwa debat khusus cawapres penting untuk menguji kompetensi dan kapabilitas calon pendamping presiden. Sementara itu, tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak mempermasalahkan.
