Sumenep Jf.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan Laporan Reses III Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025). Enam anggota fraksi menyampaikan hasil serap aspirasi dari masyarakat, dengan fokus utama pada pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Isu yang paling mengemuka adalah kebutuhan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan listrik di wilayah kepulauan. Hingga kini, banyak desa di kepulauan Sumenep masih hidup tanpa penerangan listrik. Fraksi NasDem menilai pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, karena hak dasar masyarakat ini terlalu lama diabaikan.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti efisiensi anggaran daerah. Mereka menekankan bahwa belanja daerah seharusnya diprioritaskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial. Anggaran strategis harus diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, seperti energi, pendidikan, dan kesehatan.
Keluhan tajam juga datang dari kalangan nelayan. Walaupun sudah ada Peraturan Daerah tentang perlindungan nelayan, manfaatnya dinilai belum dirasakan. Kondisi di Pulau Masalembu menjadi contoh nyata: saat hasil tangkapan ikan melimpah, nelayan kesulitan menjual karena minimnya fasilitas pengolahan dan terbatasnya pembeli. Akibatnya, sebagian hasil tangkapan terbuang sia-sia ke laut.
Di bidang pemerintahan desa, masyarakat meminta evaluasi aturan Pilkades, khususnya syarat pengalaman pemerintahan bagi calon kepala desa. Fraksi NasDem menilai aturan ini memberi keuntungan besar bagi petahana dan berpotensi menutup ruang demokrasi bagi calon-calon baru yang potensial.
Bidang pertanian juga menjadi perhatian. Warga mendorong agar program MBG dialihkan ke desa supaya lebih efektif. Selain itu, pembangunan dan perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) serta akses antar desa dianggap sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen dan mempercepat perputaran ekonomi.
Dalam sektor kesehatan, masyarakat berharap pelayanan tenaga medis lebih profesional dan ramah. Mereka juga mengusulkan penambahan modal untuk BUMDes agar mampu memperluas usaha produktif. Pembangunan balai desa diusulkan sebagai pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat.
Di bidang pendidikan, warga mengajukan usulan rehabilitasi sekolah, bantuan buku, seragam, hingga sarana olahraga bagi siswa kurang mampu. Aspirasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang lebih baik.
Terkait tata kelola desa, Fraksi NasDem menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Inspektorat. Audit transparan dan rutin dinilai perlu dilakukan, karena masih banyak anggaran desa yang belum dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat.
Aspirasi terakhir datang dari Pulau Kangayan, di mana warga mendesak pembangunan dermaga. Fasilitas ini dianggap vital sebagai sarana transportasi sekaligus urat nadi perekonomian masyarakat kepulauan.
Melalui laporan reses ini, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembangunan di Sumenep tidak boleh hanya fokus pada daratan. Pemerintah daerah diminta menata ulang prioritas kebijakan agar kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, mulai dari listrik, perlindungan nelayan, pendidikan, hingga infrastruktur, benar-benar terwujud.
