Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank asing memutuskan untuk keluar atau menjual sebagian bisnisnya di Indonesia. Berikut adalah kronologi dan alasan dari beberapa kasus tersebut:
- Pada 2018, PT Bank ANZ Indonesia melepaskan bisnis wealth management dan retail bankingnya kepada PT Bank DBS Indonesia. Alasan ANZ adalah untuk fokus pada bisnis institutional banking di Indonesia dan Asia Pasifik.
- Pada 2019, PT Bank Rabobank International Indonesia berhenti beroperasi di Indonesia, setelah tidak mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan merger dengan PT Bank Andara. Alasan Rabobank adalah untuk mengalihkan sumber dayanya ke bisnis global food and agribusiness.
- Pada 2020, PT Bank Permata Tbk. diakuisisi oleh Bangkok Bank Public Company Limited, setelah sebelumnya dimiliki bersama oleh PT Astra International Tbk. dan Standard Chartered Bank. Alasan Standard Chartered adalah untuk meningkatkan efisiensi modal dan mendukung strategi pertumbuhannya di Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
- Pada 2021, PT Bank Commonwealth dijual kepada PT Bank OCBC NISP Tbk., setelah sebelumnya dimiliki oleh Commonwealth Bank of Australia. Alasan Commonwealth Bank adalah untuk menjadi lebih efisien dan lebih baik dengan fokus pada bisnis domestik di Australia dan Selandia Baru.
- Pada 2021, PT Citibank N.A. Indonesia menjual bisnis konsumer bankingnya kepada PT Bank UOB Indonesia. Alasan Citibank adalah untuk melakukan refocusing bisnis, di mana bank akan fokus pada bisnis institutional banking di Indonesia.
Dari beberapa kasus di atas, terlihat bahwa alasan utama bank asing untuk keluar atau menjual sebagian bisnisnya di Indonesia adalah untuk mengoptimalkan strategi bisnis global atau regional mereka, serta untuk meningkatkan efisiensi modal dan operasional.
Selain itu, bank asing juga menghadapi persaingan yang ketat dengan bank lokal, terutama di segmen konsumer dan UKM, yang membutuhkan jaringan yang luas dan biaya yang rendah.
Bank asing juga harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berubah-ubah, seperti batas kepemilikan asing, kewajiban penerapan sistem pembayaran nasional, dan persyaratan modal minimum.
