Jfid,BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memanfaatkan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Bangkalan, Kamis (25/9/2025), untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi kendala pembangunan daerah.
Di hadapan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, beserta rombongan, Bupati Lukman menegaskan tiga isu utama yang mendesak ditangani, yakni keterbatasan layanan air bersih, belum adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu, serta pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal.
Menurutnya, cakupan layanan PDAM di Bangkalan baru mencapai sekitar 11 persen, jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Ia mengusulkan agar pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala desa yang saat ini masih di bawah pusat bisa dihibahkan ke Pemkab Bangkalan.
“Kami berharap pengelolaan SPAM skala desa bisa diserahkan ke daerah agar pelayanan air bersih lebih maksimal,” ujar Bupati Lukman.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Pemkab telah menyiapkan lahan lima hektare dan bahkan mengusulkan agar Terminal Tipe A di akses Suramadu yang saat ini tidak termanfaatkan dapat dialihfungsikan sebagai kawasan pengolahan sampah sekaligus dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).
Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti Rest Area Suramadu seluas 14 hektare yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi wisata dan pusat ekonomi baru untuk mendukung keberadaan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
“Revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan menggandeng berbagai pihak agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Lukman Hakim.
Mendengar aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan dukungan penuh pihaknya. Ia menilai kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan infrastruktur harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas pihak.
“Komisi V DPR RI siap mendorong koordinasi dengan kementerian terkait agar aspirasi Bupati Bangkalan ini bisa diwujudkan dalam skema terbaik,” ujar Syaiful Huda.
Penulis: Syahril
