Jfid – Wacana penghapusan Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan di Kabupaten Bangkalan oleh pemerintah daerah mendapat tanggapan serius dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Abdullah.
Menurutnya, keberadaan Korwil sejatinya masih dibutuhkan mengingat banyaknya sekolah yang ada di Bangkalan. Korwil dinilai berperan penting sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan dalam mengoordinasi, mengawasi, hingga melaporkan berbagai persoalan di lapangan.
“Korwil ini kan PNS Dinas Pendidikan yang ditugaskan di kecamatan untuk mengoordinasi sekolah. Selama ini tidak ada akomodasi untuk tugas itu, mereka hanya menerima gaji, padahal harus mobilisasi. Kalau tidak dihapus, mestinya diberikan anggaran agar kerja maksimal dan tidak ada tudingan pungutan-pungutan,” ujar Abdullah, Selasa (19/8/2025).
Ia menegaskan, semua bentuk pungutan liar tidak bisa dibenarkan. Hanya saja, minimnya anggaran sering menimbulkan stigma negatif terhadap kinerja Korwil.
“Kalau ada anggaran operasional resmi, saya kira tidak ada lagi alasan muncul pungutan,” tambahnya.
Abdullah juga menyinggung bahwa secara regulasi, keberadaan Korwil tidak memiliki cantolan langsung dalam undang-undang, berbeda dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang diatur melalui peraturan. Meski begitu, menurutnya MKKS tidak bisa menggantikan peran Korwil karena para kepala sekolah sudah disibukkan dengan tugas utama mereka.
“Jumlah sekolah di Bangkalan ini banyak. Kalau kepala sekolah diberikan tugas tambahan seperti peran Korwil, mereka pasti kesulitan,” jelasnya.
Dewan Pendidikan juga menegaskan, sejak 2021 hingga 2025 tidak pernah menerima aduan resmi dari sekolah maupun masyarakat terkait dugaan pungutan liar oleh Korwil.
Bahkan, pihaknya sudah pernah memberikan rekomendasi kepada Bupati Bangkalan pada Expo Pendidikan 2025, agar Korwil tetap dipertahankan dengan catatan ada perbaikan, terutama soal anggaran dan tunjangan.
“Kalau memang keberadaan Korwil dianggap tidak berfungsi, silakan dihapus. Tapi kalau terbukti membantu proses pendidikan, maka harus didukung dengan anggaran agar lebih maksimal. Semua kembali pada kewenangan pemerintah daerah,” tegas Abdullah.
