Jfid, Bangkalan – Aksi unjuk rasa berlangsung di depan pintu masuk kantor Pemerintah Kabupaten Bangkakan. Rabu, 10 September 2025.
Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bangkalan menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam proses lelang proyek, penyelesaian persoalan sampah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur desa.
Dalam orasinya, Isro’, mantan Kepala Desa Lembung menegaskan pentingnya transparansi tender agar terbebas dari praktik intervensi.
“Jangan sampai ada pihak manapun yang ikut bermain dalam lelang proyek di Bangkalan,” serunya dari atas mobil komando.
Dalam kesempatan itu pula, Koordinator lapangan (korlap) aksi, As’ad, menyoroti penanganan sampah yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan jalan desa yang merata agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
“Kalau masyarakat sudah turun ke jalan, itu artinya Bangkalan sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya lantang.
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Ia menegaskan bahwa Pemkab terus menjaga transparansi melalui forum musrenbang dan sistem e-katalog yang terbuka bagi publik.
“Semua proses bisa diakses oleh masyarakat maupun kontraktor. Jadi, tidak ada ruang intervensi,” tegasnya.
Lukman juga memastikan bahwa program prioritas penanganan sampah telah masuk dalam alokasi anggaran tahun ini. Menurutnya, kritik dari masyarakat akan dijawab dengan kebijakan nyata yang pro-rakyat.
“Kontrol masyarakat membuat kebijakan pemerintah lebih berkualitas. Aspirasi ini menjadi dorongan moral agar Pemkab bekerja lebih baik, khususnya dalam menyelesaikan masalah sampah dan pemerataan infrastruktur desa,” pungkasnya.
penulis: Syah
