Lokasi yang menjadi fokus utama dari dugaan penyalahgunaan dana tersebut meliputi beberapa proyek infrastruktur di Surabaya dan daerah sekitarnya
Kasus ini penting karena melibatkan seorang pemimpin daerah yang dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik. Khofifah adalah sosok yang dihormati karena komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Tuduhan ini tidak hanya mencoreng nama baiknya, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Dalam perspektif hukum Islam, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap pemimpin. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, ahli hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, “Setiap pemimpin memiliki amanah untuk mengelola harta rakyat dengan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana adalah pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum Islam.
Anwar menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan umat. “Transparansi dalam pengelolaan dana publik adalah bagian dari akhlak pemimpin yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. “Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penyelesaian kasus ini tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang kita junjung tinggi,” pungkas Prof. Dr. Syamsul Anwar.
