jfid – Kehadiran Starlink di Indonesia membuat pemain internet lokal was-was. Penyebabnya, perusahaan milik Elon Musk ini menawarkan harga layanan internet yang sangat kompetitif dan diskon besar-besaran untuk perangkat kerasnya.
Starlink menetapkan harga langganan bulanan terendah Rp 750 ribu, jauh lebih murah dibandingkan harga lokal untuk layanan serupa yang bisa mencapai Rp 3,5 juta. Selain itu, perangkat keras Starlink yang biasanya dibanderol Rp 7,8 juta sedang didiskon menjadi Rp 4,6 juta hingga 10 Juni 2024.
Sekjen Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Sigit Jatiputro, mengungkapkan, “Contoh harga lokal yang paling murah untuk VSAT yang unlimited itu Rp 3,5 juta, sedangkan harga Starlink itu Rp 750 ribu.
Bisa dihitung berapa kali perbedaan harganya. Harga perangkat paling murah di lokal Rp 9,1 juta, Starlink yang promo 4,6 juta,” katanya di Gedung KPPU, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Dampak ke Pemain Lokal
Sigit juga menyoroti dampak yang sudah mulai terasa dengan kehadiran Starlink, terutama dengan pelanggan baru yang beralih menggunakan layanan ini. “Saya tidak tahu tapi kalau diambil ekstremnya mungkin pemain Vsat dalam negeri tidak akan bertahan dalam setahun,” prediksinya.
Daerah perdesaan dan maritim, yang biasanya dilayani oleh pemain lokal, menjadi segmen yang paling terkena dampak.
Tanggapan Starlink atas Tuduhan Predatory Pricing
Di tengah kontroversi, Starlink Indonesia membantah tuduhan melakukan predatory pricing. Legal Starlink Indonesia, Krishna Vesa, menegaskan bahwa potongan harga ini adalah strategi promosi biasa bagi pemain baru.
“Kesimpulan saya, predatory pricing itu tidak ada, saat ini tidak ada. Dan promosi yang dilakukan Starlink hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum,” jelasnya pada Rabu (29/5/2024).
Krishna juga membantah bahwa pemerintah memberi “karpet merah” kepada Starlink. “Badan hukum dan perizinan sudah kami sampaikan ke KPPU pihak asosiasi. Status badan hukum dan perizinan sudah memenuhi aturan yang berlaku di Permenkominfo izinnya. Tidak ada karpet merah yang diberikan pemerintah kepada Starlink,” ungkapnya.
Respon KPPU dan Pengawasan Kominfo
Meski demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memantau situasi ini. “Potensi adanya predatory pricing, dari sisi praktik di kompetisi tentunya predatory pricing ini butuh proses. Jadi, tidak hanya kita bicara orang jual lebih murah, bukan seperti itu konsepnya,” kata anggota KPPU, Hilman Pujana.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyatakan akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan bisnis PT Starlink Services selama mereka beroperasi di Indonesia.
Masuknya Starlink dengan harga kompetitif ke pasar Indonesia membawa tantangan besar bagi pemain lokal. Diskon perangkat keras dan biaya langganan yang murah menimbulkan kekhawatiran soal kelangsungan bisnis penyedia layanan internet berbasis satelit di Indonesia.
Namun, upaya untuk menuduh Starlink melakukan predatory pricing masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan pengawasan ketat dari pihak berwenang.
