jfid – Pada tanggal Rabu, 6 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan serangkaian pemeriksaan terhadap dua anggota aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). Tindakan pemeriksaan ini berkaitan erat dengan dugaan terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan perangkat lunak sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di lingkungan Kemnaker. Dua individu yang menjadi saksi dalam pemeriksaan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemnaker, yang bernama Indra Yudha Kusuma dan Hadi Suyanto.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan kedua saksi tersebut difokuskan pada pengungkapan potensi manipulasi dalam proses lelang pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. KPK memiliki dugaan kuat adanya upaya yang tidak pantas dalam rangka memenangkan pihak tertentu dalam proses lelang ini. Ali Fikri menyatakan, “Kedua saksi hadir dan kami mendalaminya mengenai pengetahuan mereka terkait kemungkinan adanya unsur pengaruh atau pengondisian pihak tertentu untuk memenangkan lelang proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan RI.”
Tak hanya itu, Ali menambahkan bahwa ada dugaan serius terkait penyelenggaraan lelang proyek di Kemnaker yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ini menciptakan keraguan akan integritas proses tersebut. “Selain itu, kami juga mengkonfirmasi adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengelolaan panitia lelang yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dengan demikian, kasus dugaan korupsi terkait pengadaan perangkat lunak sistem proteksi TKI di Kemnaker terus bergerak maju dalam proses penyelidikan. Semua pihak berharap agar keadilan dapat ditegakkan, dan jika terbukti bersalah, pelaku-pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik di negara kita.
