jfid – Irak, proposal untuk menurunkan usia minimum pernikahan bagi anak perempuan menjadi sembilan tahun telah memicu kontroversi dan perhatian internasional.
Dukungan terhadap usulan ini datang dari beberapa partai politik konservatif dan kelompok agama yang ingin mengadopsi hukum Islam lebih ketat dalam urusan pribadi, seperti pernikahan.
Mereka berpendapat bahwa mengizinkan pilihan antara hukum perdata yang ada dan aturan agama dapat memberikan lebih banyak kebebasan untuk mempraktikkan keyakinan mereka dalam kehidupan keluarga.
Pendukung proposal ini, seperti Raed Al-Maliki, seorang anggota parlemen yang juga mendukung undang-undang anti-LGBTQ sebelumnya, berpendapat bahwa oposisi terhadap undang-undang ini datang dari agenda yang ingin menolak hak komunitas tertentu untuk memiliki status berdasarkan keyakinan mereka.
Namun, ini telah menuai kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis perempuan yang menekankan bahwa undang-undang semacam itu dapat memperburuk pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan perempuan muda.
Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan bahwa penurunan usia nikah dapat merampas masa depan dan kesejahteraan anak perempuan, serta melanggar hak-hak mereka atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.
Mereka juga mengingatkan bahwa praktik ini bisa meningkatkan jumlah pernikahan anak yang tidak terdaftar dan memperburuk ketidaksetaraan gender.
Usulan undang-undang ini sedang dipertimbangkan oleh parlemen Irak dan terus menghadapi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat dan internasional yang menyerukan agar Irak mempertahankan perlindungan hukum yang ada bagi perempuan dan anak-anak.
