jf.id – Rumah Tahan Gempa (RTG) memasuki awal tahu baru 2020 masih saja belum tuntas dikerjakan disebabkan oleh beberapa persoalan lapangan yang secara sengaja dan tidak sengaja tersendat oleh oknum yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah hak rakyat tersebut. Jum’at, 03/01/2020.
Di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat, warga penerima bantuan Rumah Tahan Gempa berbondong-bondong mendatangi kantor Desa nya untuk mempertanyakan rekening bantun Rumah Tahan Gempanya yang masih di tahan oleh oknum Pemerintah Desa setempat.
“tercatat, sebanyak rekening dari 25 orang, 22 orang rumahnya rusak berat, dan 3 orang rumahnya rusak sedang,” terang Dati, warga setempat.
Warga yang ditahan rekeningnya tidak tahu menahu alasan tentang perkara rekening Rumah Tahan Gempanya.
“rekeningnya belum ada progress sedikitpun, dan kalau gak salah sudah di tahan selama 6 bulan lamanya,” sambung Dati.
Disebutkan bahwa rekening Rumah Tahan Gempa milik warga sampai kepada oknum Pemerintah Desa dengan alasan akan dibuatkan SK Pokmas akan tetapi ditunggu malah tidak ada SK yang dikeluarkan.
“tak kunjung terbit, SK yang di omongkan cuma basa basi, dan itu menjadi alasan kami warga menggedor Kantor Desa untuk mempertanyakan status rekening kami,” tandas Dati, Warga yang menuntut.
Akibat dari tidak munculnya SK yang di janjikan, warga mulai curiga terhadap keberadaan SK dan rekening Rumah Tahan Gempa nya.
“ada indikasi rekening kami sudah sampai ke aplikator dan kami curiga sudah ada deal-deal an dengan pihak oknum Desa, kami hanya ingin tahu sebenarnya rekening kami dimana?” tanya Dati.
Terpisah, Sekjend DPD II KNPI Lobar, Taufiqurrahman, yang berasal dari Daerah Kec. Lingsar Lobar mengaku heran terhadap kejadian dan tuntutan warga terhadap kasus ini.
“kok ada oknum Desa yang berani menahan rekening Rumah Tahan Gempa milik warga ini, ini kan rekening Rumah yang di dapatkan melalui musibah, jangan ada yang permainkan,” sergah Taufiq.
Dengan kondisi ini, melalui DPD II KNPI Lobar mendesak kepada BPBD Lobar agar mengambil langkah.
“kejadian ini harus diperhatikan oleh BPBD Lobar, karena menyangkut hak rakyat yang tersandera, BPBD Lobar juga harus mempunyai solusi yang solutif agar rakyat tidak lagi bertanya-tanya,” tandasnya.
Kasus ini akan memicu reaksi yang besar jika tidak diselesaikan dengan adil dan berkelanjutan.
“kami beserta warga akan melakukan aksi solidaritas di depan BPBD Lobar, insya allah hari Senin mendatang untuk dengar tanggap, jika tidak ada solusi yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan persoalan ini,” ancam Taufiq.
Laporan: M Rizwan
