jfid – Jakarta – Debat pertama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 berlangsung sengit dan menarik pada Selasa (12/12/2023) malam.
Salah satu pasangan yang menjadi sorotan adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mendapat nomor urut 2 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini harus menjawab berbagai pertanyaan dari panelis yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis.
Tema debat pertama adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Prabowo Subianto, yang pernah menjadi calon presiden pada Pilpres 2019, tampak lebih percaya diri dan berpengalaman dalam berdebat.
Namun, ia juga mendapat tantangan dari panelis yang menggali rekam jejaknya terkait isu HAM, khususnya kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum diselesaikan.
Salah satu panelis yang menanyakan hal ini adalah Maria Sumardjono, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia menanyakan sikap Prabowo terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Trisakti, Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari, dan Papua.
“Bagaimana sikap Bapak terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, apakah Bapak akan mendukung penyelesaiannya secara hukum, ataukah Bapak akan mengabaikannya dengan alasan rekonsiliasi nasional?” tanya Maria.
Prabowo Subianto menjawab dengan tegas bahwa ia mendukung penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus tersebut, dan siap menghadapi proses hukum jika ada bukti yang kuat.
“Saya mendukung penegakan hukum, saya mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Saya tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus itu, saya tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pelanggaran HAM. Saya siap menghadapi proses hukum jika ada bukti yang kuat, tapi jangan hanya berdasarkan fitnah dan propaganda,” ujar Prabowo.
