jfID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC.PMII) Bali Nusra menggelar diskusi “Cipta Kondisi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf” di De Lima Caffe Mataram, Selasa, (27/10).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kalangan Mahasiswa dan OKP se-Kota Mataram.
Aziz Muslim Ketua PKC PMII Bali Nusra, dalam sambutannya, ia menyampaikan, kenapa kami mendiskusikan Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf yaitu mencoba mengevaluasi berbagai macam unsur bidang yang dibawah kepemimpinannya.
Kenapa demikian, lanjutnya, terlebih dari berapa tahun yang lalu terjadi bencana alam dan beberapa bulan belakangan ini terjadi bencana penyakit menular yang sangat mematikan yang disebut Covid-19.
Tentu di masa covid-19 ini, kata Azis, kalau dilihat dari sudut pandang perekonomian sosial sangatlah anjlok. Terlebih, dengan terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kontraversial diperbincangkan oleh masyarakat kalangan bawah maupun penting-petinggi pemerintah di berbagai daerah dan lebih khusus di NTB.
“Maka, penting kami mendiskusikan UU Cipta Kerja tersebut di momentum Satu Tahun kepemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebagai bahan evaluasi kami kedepan,” tutup Azis.
Usai dibuka Ketua PKC PMII Bali Nusra dalam acara tersebut, dilanjutkan dengan diskusi yang turut hadir menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, Lalu Winengan (Ketua Barisan Kiyai Ma’ruf), Ashanul khalik (Kadis Sosial Prov.NTB), M. Akri (Anggota DPRD NTB).
ketua Barisan Jokowi, L. Winengan menyampaikan, masyarakat NTB harus bersyukur, karena kita lihat waktu bencana alam (Gempa Bumi), dimasa kepemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah beberapa kali memberikan bantuan soal dana Gempa. Di NTB, sudah di luncurkan kurang lebih 5,7 Triliun untuk membantu masyarakat NTB.
“Kita tidak boleh mumunafikan apa yang diberikan oleh Negara. Coba kita lihat bagaimana perhatian Jokowi terhadap masyarakat NTB, lebih khusus masyarakat Lombok Tengah terkait pembangunan KEK Mandalika, terlebih dengan pembangunan serkuit motoGP di Lombok Tengah akan menjadi aset kita bersama di daerah NTB maupun Negara RI mendatang,” terangnya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ashalul Khalik menyampaikan, perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi NTB sangat dinilai bagus. “Setiap tahun hampir pada angka 2 triliun bantuan sosial yang masuk di NTB,” ucapnya.
Bantuan tersebut langsung masuk ke kartu Kesejahteraan Sosial, tidak lagi melalui Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Kalo secara Nasional di Tahun 2020 ini, nilai untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial ini hampir 300 Triliun lebih untuk Indonesia. Kita di NTB 3.4 triliun. Ini luar biasa,” ungkapnya.
Menurut Khalik, perhatian Jokowi Ma’ruf pada bidang pembangunan kesejahteraan Sosial sangat luar biasa, termasuk di NTB. Dengan setiap tahunnya tidak kurang dari 2 triliun dan bahkan sampai sudah 4,3 triliun.
“Saya yakin masyarakat NTB, di atas 50% cukup puas dengan kinerja kepemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam bidang pembangunan dan peran sosial,” tutupnya.
Kendati demikian, DPRD NTB, M. Akri menyampaikan beberapa hal yang menjadi kapasitas selaku anggota DPRD Provinsi dalam mengatur hak bajeting, hak pengawasan dan hak legislasi di DPRD Provinsi.
“Fungsi kami mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Di masa pandemi covid-19, DPRD sudah mengagarkan sekitar 926 Miliar untuk Penanggulangan covid-19 dan kesejahteraan sosial. Sementara 300 miliar itu kita anggarkan untuk kesenjangan ekonomi stimulan, 300 miliar untuk alat kesehatan, 326 miliar untuk JPS,” ungkapnya.
Menurut Akri, Pemerintahan Jokowi sekarang ini memperkuat UMKM, karena satu-satunya harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini adalah UMKM. “Karena UMKM yang mampu membantu perekonomian soasial di masa pandemi saat ini,” pungkasnya.
