jfID – Setelah sebagian besar energi tercurah untuk penanganan Covid-19 selama tiga bulan terakhir, Pemerintah Provinsi NTB ingin kembali fokus pada sejumlah program unggulan yang dijalankan selama ini seperti revitalisasi posyandu, zero waste, desa tangguh bencana dan desa wisata.
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd memimpin rapat untuk mengetahui sejauh mana progres program – program unggulan di NTB tersebut, Senin (15/6) kemarin.
Bersama Asisten I Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si dan Asisten II, Ridwan Syah, MM., M.Sc., MTP, Wagub membuka rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kalak BPBD Provinsi NTB, dan Kepala DPMPD Dukcapil NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.
Dalam rapat tersebut, Wagub ingin agar program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB tidak diam di tempat, namun harus terus didorong kedepannya. Karena program-program unggulan tersebut sangat relevan dengan upaya mengurangi penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampaknya seperti industrialisasi, zero waste, kesehatan, dan kebersihan.
“Jadi clean, health and safety menjadi satu kesatuan, berhubungan juga dengan pariwisata. Sehingga semua program-program unggulan satu sama lain tidak bisa dipisahkan,” jelas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.
Melanjutkan arahannya Umi Rohmi ingin dalam mewujudkan kampung yang bersih dan sehat, posyandu keluarga harus berjalan dengan baik. Program-program unggulan tersebut harus terintegrasi semuanya.
Ia menginginkan semua desa di NTB menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan Covid-19 termasuk di desa wisata. Ia ingin desa wisata mampu menjelma menjadi desa yang lengkap, baik dari segi kesehatan dan kebersihan. Tak hanya itu, Umi Rohmi juga ingin agar semua desa di NTB menjadi desa tangguh bencana.
“Kita tidak bisa tawar-menawar lagi, revitalisasi posyandu wajib di desa, pengelolaan sampah wajib, tangguh bencana juga wajib dan ini sebenarnya simple dan tidak membutuhkan banyak biaya. Sekarang bagaimana mensinergikan semua ini agar terealisasikan dengan baik,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut pula, Wagub mengatakan muara dari program-program unggulan tersebut ada pada pemerintah desa. Oleh karena itu, ia ingin agar Kepala DPMPD Dukcapil NTB lebih cermat dan mengevaluasi dengan baik.
“Sehingga semua terangkum seperti apa yang kita inginkan, baik dari revitalisasi posyandu, desa tangguh bencana, pengelolaan sampahnya dan penanaman pohon berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Terakhir, Umi Rohmi berpesan agar sinergitas satu sama lain agar dengan anggaran yang terbatas ini Pemprov NTB mampu menjalankan program unggulan dengan sebaik-baiknya.
Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si mengajak semua pihak tidak terlalu larut dengan pandemi. Justru ia mengajak untuk terus bangkit dan kembali melihat program unggulan yang telah disusun.
“Mari kita mulai bangkit, mulai minggu ini dan selanjutnya untuk kembali melaksanakan lagi program unggulan kita,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A memaparkan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan posyandu keluarga di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, tenaga kesehatan dan kader Posyandu sebelum hari H posyandu harus menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dengan air yg mengalir dan sabun/hand sanitizer. Tenaga Kesehatan dan kader Posyandu juga wajib menggunakan alat pelindung diri minimal sarung tangan dan face shield.
“Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu dalam keadaaan sehat dan tidak menunjukan gejala batuk, pilek dengan menscreening suhu tubuh <37,5,” jelasnya.
Dalam rapat ini Kepala Dinas Pariwisata, H. Lalu Muhammad Faozal juga memaparkan terkait program Gerakan Bersih Indah Aman (BISA). Dari program ini akan ada 20 desa wisata untuk menjadi pilot project.
“Program ini bertujuan agar lebih fokus pada SDM untuk mengembangkan ekosistem pariwisata kita di desa wisata, kemudian untuk memperkuat destinasi dan mencoba untuk merubah paradigma baru di desa wisata,” jelasnya.
Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan Pokdarwis dan berbagai asosiasi. Selain itu juga akan ada pendampingan di masa pandemi Covid-19 ini untuk desa wisata.
“Desa sebagai model protokol kesehatan Covid-19 dan melibatkan masyarakat untuk sadar pada protokol kesehatan ini,” katanya.
