jfid – Pemerintah Indonesia melalui regulasi perlu untuk prioritaskan rokok ilegal sebagai bentuk kejahatan luar biasa, seperti Narkoba, Korupsi, dan Penjualan Manusia (Tranfiking). Negara mengalami kerugian besar, setelah pemerintah mengambil keputusan kenaikan cukai rokok rata-rata 10 persen per Januari 2023.
Sebaliknya, klaim pemerintah justru mengatakan berhasil dengan angka penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggap tren penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) ini merupakan sinyal positif.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan penurunan penerimaan CHT itu justru bukti bahwa pengendalian rokok berhasil.
“Kalau cukai turun berarti kan bagus, karena tujuan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok,” katanya seusai diskusi Mini Talkshow Bedah APBN 2024 di Beranda Kitchen, sebagaimana dikutip dari CNBC. Senin (18/12/2023).
Disisi lain, Negara kecolongan dengan meledaknya distribusi rokok ilegal yang hampir ada di penjuru nusantara. Program bea cukai dengan teklen Gempur Rokok Ilegal tak memiliki arti yang signifikan dengan meledaknya rokok ilegal.
Pemerintah pada Januari 2024, kembali menetapkan tarif kenaikan Cukai Rokok. Artinya, ini menjadi lahan basah bagi mafia rokok Ilegal.
Mafia Rokok Ilegal
Tembakau adalah salah satu bahan pokok dan utama dari produksi rokok. Dan penghasil tembakau terbesar di Indonesia yang dikenal dengan kwalitas dan aromanya adalah tembakau pulau Madura (kabupaten Sumenep dan Pamekasan).
Dengan menjangkau tembakau yang mudah, maka, para pabrikan juga melihat peluang bisnis rokok ilegal. Itu artinya produksi terbesar rokok ilegal ada di kabupaten Sumenep dan Pamekasan.
Bagaimana cara mendistribusikan produksi rokok ilegal para mafia?
Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat perantau yang memiliki keuletan dan kerja keras. Di Ibukota Jakarta, mayarakat Madura rata-rata memiliki Toko Kelontong, baik ia bekerja pada relasi atau memiliki sendiri.
Dari toko kelontong di Jakarta itulah, distribusi rokok ilegal menyebar. Namun, yang disayangkan, para petugas Cukai hanya menangkap para kurir pengantar rokok ilegal. Pertanyaannya, kenapa petugas cukai tidak menggandeng aparat penegak hukum untuk menggeledah pabrik-pabrik rokok ilegal?
