Organisasi keagamaan Muhammadiyah akan segera mengelola salah satu tambang batu bara terbaik di Indonesia setelah memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Tambang ini memiliki cadangan melimpah yang tidak kalah potensial dari Kaltim Prima Coal (KPC), yang sebelumnya diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU).
Bahlil menegaskan bahwa lokasi tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah berasal dari bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sangat menjanjikan.
Detail lokasi tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Muhadjir Effendy, yang memimpin Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, dinilai memiliki kemampuan untuk mengelola IUPK dengan baik.
Keberhasilan Muhammadiyah dalam mengelola tambang ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi para investor lainnya, membuktikan bahwa organisasi keagamaan juga bisa berperan aktif dalam pengelolaan tambang yang profesional dan mendorong kemajuan industri.
Salah satu tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah PT Arutmin Indonesia, dengan cadangan batu bara mencapai 213 juta ton dan sumber daya sebesar 1,66 miliar ton.
Selain itu, PT Kendilo Coal Indonesia, yang terletak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, juga termasuk dalam daftar.
Tambang ini dikenal memiliki cadangan batu bara yang signifikan, menjadikannya salah satu wilayah dengan potensi terbesar di Indonesia.
Ada juga PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung yang memiliki cadangan batu bara potensial dan terbukti sekitar 651 juta ton.
Dengan potensi cadangan yang besar, Muhammadiyah diharapkan dapat mengelola tambang ini secara berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.
Penyerahan izin tambang kepada Muhammadiyah ini menunjukkan langkah baru dalam tata kelola pertambangan yang melibatkan organisasi keagamaan.
