jfid – Pada Selasa, 13 Februari 2024, Rusia mengumumkan bahwa Kaja Kallas, yang telah memimpin Estonia sejak 2021, adalah buronan atas tuduhan kriminal.
Tidak hanya itu, Rusia juga menetapkan status yang sama untuk beberapa pejabat Baltik lainnya, seperti Menteri Luar Negeri Estonia Taimar Peterkop dan Menteri Kebudayaan Lituania Simonas Kairys.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan permusuhan terhadap ingatan sejarah dan negara Rusia.
Mereka dituduh ikut berperan dalam menghancurkan monumen-monumen tentara Uni Soviet di negara masing-masing. Monumen-monumen itu dianggap oleh negara-negara Baltik sebagai simbol yang tidak disukai dari pendudukan Soviet.
Basis data Kementerian Dalam Negeri Rusia menunjukkan bahwa Kallas dan pejabat lainnya adalah “buronan di bawah KUHP” tanpa menyebutkan dakwaannya, disertai dengan foto mereka. Jika mereka masuk ke wilayah Rusia, mereka bisa ditangkap. Namun, jika tidak, status itu tidak memiliki dampak nyata.
Mengapa Terjadi?
Untuk memahami alasan di balik langkah Rusia ini, kita perlu melihat sejarah hubungan antara Rusia dan negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania.
Ketiga negara itu dulunya adalah bagian dari Uni Soviet, yang dibentuk setelah Revolusi Rusia pada 1917. Namun, pada 1991, ketika Uni Soviet runtuh, mereka memproklamasikan kemerdekaan mereka.
Sejak saat itu, hubungan antara Rusia dan negara-negara Baltik selalu tegang. Rusia merasa kehilangan pengaruhnya di kawasan itu, sementara negara-negara Baltik ingin menjauhkan diri dari bayang-bayang Soviet.
Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menghapus monumen-monumen perang era Soviet, yang mereka anggap sebagai lambang penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, Rusia tidak terima dengan tindakan itu. Rusia menganggap monumen-monumen itu sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang berjuang melawan Nazi dan fasisme di Perang Dunia II.
Rusia juga merasa bahwa negara-negara Baltik tidak menghargai minoritas Rusia yang tinggal di sana, yang jumlahnya cukup besar. Rusia menuduh negara-negara Baltik melakukan diskriminasi terhadap warga Rusia dalam hal bahasa, kewarganegaraan, dan hak politik.
Tegangan antara Rusia dan negara-negara Baltik semakin meningkat sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina.
Negara-negara Baltik merasa terancam oleh ekspansi Rusia, dan meminta perlindungan dari NATO dan Uni Eropa. Rusia, di sisi lain, merasa terprovokasi oleh kehadiran pasukan NATO dan AS di dekat perbatasannya.
Apa Dampaknya?
Langkah Rusia untuk memburu Kaja Kallas dan pejabat Baltik lainnya adalah eskalasi baru dalam konflik antara Rusia dan negara-negara Baltik.
Ini menunjukkan bahwa Rusia tidak segan-segan menggunakan cara-cara hukum untuk menekan lawan-lawannya. Ini juga menunjukkan bahwa Rusia tidak peduli dengan reaksi internasional, yang pasti akan mengutuk tindakan Rusia itu.
Dampak langsung dari langkah Rusia ini mungkin tidak terlalu besar, karena kemungkinan kecil bahwa Kallas dan pejabat lainnya akan masuk ke wilayah Rusia.
Namun, dampak tidak langsungnya bisa lebih serius. Langkah Rusia ini bisa memicu reaksi balasan dari negara-negara Baltik, yang bisa berupa sanksi, protes, atau bahkan tindakan militer. Ini bisa meningkatkan ketegangan dan risiko konfrontasi di kawasan itu.
Langkah Rusia ini juga bisa mempengaruhi hubungan antara Rusia dan Uni Eropa, yang sudah buruk sebelumnya.
Uni Eropa pasti akan mendukung negara-negara Baltik, yang merupakan anggotanya, dan mengecam Rusia. Uni Eropa juga bisa memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia, yang bisa merugikan ekonomi dan politik Rusia.
Kesimpulan
Rusia memburu Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas dan pejabat Baltik lainnya adalah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan menunjukkan betapa buruknya hubungan antara Rusia dan negara-negara Baltik.
Langkah ini didasarkan pada perbedaan pandangan sejarah dan perlakuan terhadap minoritas Rusia. Langkah ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas dan keamanan di kawasan itu, dan juga bagi hubungan antara Rusia dan Uni Eropa.
