jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai presiden yang paling boros dalam menghabiskan anggaran negara. Sepanjang tahun 2023, Jokowi telah mengeluarkan uang negara sebesar Rp 3.121,9 triliun, atau naik 0,8% dari tahun sebelumnya.
Angka ini juga melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 awal maupun revisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, ini adalah ekspansi belanja yang luar biasa.
Lalu, uang negara sebanyak itu digunakan untuk apa saja dan siapa saja yang menikmatinya? Berikut adalah rincian belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada 2023:
- Belanja Pegawai: Rp 260,9 triliun, terutama untuk membayar gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 173,8 triliun, dan pembayaran untuk tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp 87,1 triliun. Belanja pegawai ini meningkat karena adanya tambahan tunjangan profesi guru dan dosen pada penyaluran THR dan Gaji ke 13 pada 2023.
- Belanja Barang: Rp 428,4 triliun, terdiri dari barang operasional atau non operasional, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, barang badan layanan umum, dan barang yang diserahkan ke masyarakat langsung atau pemda. Contoh barang yang diserahkan ke masyarakat adalah bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi negeri, bantuan ternak, dan subsidi selisih harga biodisel.
- Belanja Modal: Rp 307,3 triliun, di antaranya untuk pembangunan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, jalan, jembatan, rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta modernisasi alat material khusus Polri dan alat utama sistem pertahanan TNI.
- Perlindungan Sosial: Rp 443,4 triliun, di antaranya untuk program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
- Kesehatan: Rp 183,2 triliun, di antaranya untuk PBI JKN, penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal, pemeriksaan sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan, pemenuhan ketersediaan alat atau obat kontrasepsi, Jamkes untuk PNS/TNI/Polri, bantuan operasional kesehatan (BOK) dan BOKB, DAK Fisik Kesehatan, DAU dan DBH untuk kesehatan.
- Pendidikan: Rp 503,8 triliun, di antaranya untuk program indonesia pintar, bidik misi atau KIP Kuliah, tunjangan profesi guru non PNS atau guru honorer, kartu prakerja, transfer ke daerah seperti untuk DAK fisik revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, TPG ASND, DAU dan DBH.
- Ketahanan Pangan: Rp 112,7 triliun, di antaranya untuk bantuan alat mesin pertanian, bantuan ternak, benih ikan, udang maupun kepiting, budidaya tanaman pangan, penyaluran subsidi pupuk dan bantuan pangan beras.
- Infrastruktur: Rp 455,8 triliun, di antaranya untuk pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan, bendungan, SPAM, rumah, bandara, dan pelabuhan.
- Pemilu 2024: Rp 29,9 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3,1 triliun, dan akan dihabiskan seluruhnya pada 2024 sebesar Rp 38,2 triliun dari total anggaran khusus pemilu selama 3 tahun Rp 71,2 triliun.
- Ibu Kota Negara: Rp 26,7 triliun, meningkat pesat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5,5 triliun, dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 40,6 triliun. Sehingga total anggaran untuk IKN pada 2022-2024 senilai Rp 72,8 triliun.
- Subsidi: Rp 269,6 triliun, di antaranya untuk subsidi BBM, LPG 3 Kg, listrik, pupuk, KUR, dan perumahan.
- Transfer ke Daerah: Rp 881,3 triliun, di antaranya untuk kepentingan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya.
Itulah rincian belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada 2023. Dengan anggaran sebesar itu, apakah kesejahteraan rakyat sudah terjamin?
Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN? Apakah Jokowi berhasil memenuhi target-targetnya? Semoga pasar tidak kecewa.
