jfid – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat.
Bagi Anda yang ingin terlibat sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), mempersiapkan diri dengan memahami kisi-kisi soal yang mungkin muncul sangatlah penting.
Artikel ini akan membantu Anda memahami contoh bocoran soal yang mungkin muncul dalam pelatihan PPS Pemilu 2024.
Kisi-Kisi Soal
1. Pengetahuan Umum tentang Pemilu
Soal-soal dalam kategori ini biasanya berkaitan dengan pemahaman umum tentang Pemilu, seperti sejarah Pemilu di Indonesia, tujuan Pemilu, dan peran serta tanggung jawab PPS dalam Pemilu.
2. Peraturan dan Prosedur Pemilu
Bagian ini mencakup soal-soal tentang peraturan dan prosedur yang berlaku dalam Pemilu, termasuk tata cara penghitungan suara, penanganan sengketa Pemilu, dan prosedur lainnya yang relevan.
3. Etika dan Integritas PPS
Soal-soal dalam kategori ini biasanya berkaitan dengan etika dan integritas PPS, termasuk bagaimana PPS harus berinteraksi dengan pemilih, partai politik, dan stakeholder Pemilu lainnya.
Menjadi bagian dari PPS adalah tugas yang penting dan mulia.
Dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, Anda dapat membantu memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan lancar dan adil.
Semoga kisi-kisi ini dapat membantu Anda dalam persiapan Anda.
Bocoran Soal:
Bocoran soal ini sebagai referensi dan mungkin akan muncul dalam pelatihan PPS Pemilu 2024. Yuk mulai, catat satu persatu.
Waktu pemungutan suara adalah
a. Dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktusetempat
b. Dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 wib
c. Dimulai pukul 06.00 dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat
d. Dimulai pukul 07.00 dan berakhir secara tentatif
Jawaban: a
Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota dalam surat suara.
b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam surat suara
c. Surat suara dicentang
d. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS
Jawaban: a
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan danPemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk sesuai TPS domisili
d. a dan c benar
Jawaban: d
Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan:
a. Sah
b. Sah dengan rekomendasi PPL
c. tidak sah
d. tidak sah jika ada keberatan saksi
Jawaban: c
Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
a. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar PemilihTetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Calon di TPS dan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS
b. Penyiapan TPS, pelaksaaan pemungutan suara dan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan DaftarPemilih Tambahan kepada saksi yang hadir danPengawas TPS
c. Pelaksanaan pemungutan suara, penyiapan TPS dan pengumuman dengan menempelkan Daftar PemilihTetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan fotoCalon di TPS
d. Pelaksaan pemungutan suara, penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan DaftarPemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS dan pelaksanaan penghitungan suara
Jawaban: a
Bocoran soal PPS Pemilu 2024
6.Dalam pelaksanaan pemungutan suara, salah satu kegiatan KPPS adalah kecuali:
a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
b. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS danpetugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS
c. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata carapemungutan suara; dan
d. Pelaksanaan penghitungan suara.
Jawaban: d
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, salah satu kegiatan KPPS adalah:
a. Membuka kotak suara
b. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
c. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan dan memeriksa keadaan seluruh surat suara; menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih
d. a, b, c dan d benar
Jawaban: d
Kegiatan KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh:
a. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPSserta dapat ditandatangani oleh saksi calon
b. Saksi calon
c. PPL dan Pengawas TPS
d. Ketua PPS
Jawaban: a
Pemungutan suara dilakukan pada:
a. Hari raya yang dinyatakan hari libur nasional
b. Hari libur atau hari yang diliburkan, tanggal dan waktunya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota.
c. Hari libur sekolah
d. Hari raya besar
Jawaban: b
Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukandengan cara:
a. Memberi tanda satu kali pada surat suara ataumemberi suara melalui peralatan Pemilihan suarasecara elektronik
b. Kebiasaan masyarakat setempat
c. Kesepakatan masyarakat setempat
d. Kesepakatan dengan persetujuan DPRD
Jawaban: a
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya diTPS:
a. Dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain
b.Tidak dapat dibantu karena dapat mengganggu asas pemilu
c. Dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih
d. Tidak dapat dibantu kecuali persetujuan PPL
Jawaban: c
Jumlah Pemilih untuk setiap TPS adalah:
a. Paling banyak 800 (delapan ratus) orang
b. Paling sedikit 800 (delapan ratus) orang
c. Paling banyak 600 (enam ratus) orang
d. Disesuaikan dengan keputusan PPS
Jawaban: a
Lokasi pembuatan TPS, kecuali:
a. Lokasinya di tempat yang mudah dijangkau
b. Ditempat yang netral
c. Tidak menyulitkan pemilih
d. Di halaman kantor partai politik
Jawaban: d
Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kecuali:
a. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksicalon.
b. Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan disetiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yangditetapkan oleh PPS.
c. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPLdan Pengawas TPS
d. Pelaksanaanya dipimpin oleh RT/RW atau tokoh masyarakat
Jawaban: d
Segel, alat untuk memberi tanda pilihan Dan Tips termasuk:
a. Jenis perlengkapan pemungutan suara
b. Tidak termasuk jenis perlengkapan pemungutan
c. Kebutuhan pemungutan suara
d. Keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara
Jawaban: d
Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapanpemungutan suara ditetapkan dengan:
a. Keputusan Sekretariat Jenderal KPU
b. Keputusan KPU
c. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
d. Keputusan Bawaslu
e. Keputusan Sekretaris Daerah
Jawaban: a
Pendistribusian perlengkapan pemungutan suaradilakukan oleh:
a. Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
b. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.
c. Kepolisian Republik Indonesia
d. TNI
Jawaban: b
Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:
a. Pemerintah,Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Tentara Nasional Indonesia.
b. Tokoh masyarakat
c. Tokoh agama
d. Tokoh adat
Jawaban: a
Surat suara memuat:
a. Foto, nama, dan nomor urut calon
b. Nama, foto, dan nomor urut calon
c. Foto, nomor urut calon, dan nama calon
d. Foto, gambar partai pendukung calon, dan nomor
Jawaban: a
Jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemungutan suara adalah:
a. Sama dengan jumlah Pemilih sementara ditambah dengan 2,5 persen (dua setengah persen)dari jumlah Pemilih sementara sebagai cadangan
b. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 persen (dua setengah persen)dari jumlah Pemilih tambahan sebagai cadangan
c. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 persen (dua setengah persen)dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
d. Sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,0 persen (dua persen)dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
Jawaban: c
KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untukmenggunakan hak pilihnya paling lambat:
a. 3 (tiga) harisebelum tanggal pemungutan suara
b .4 (empat) hari sebelum tanggal pemungutan suara
c. 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara
d. 6 (enam) hari sebelum tanggal pemungutan suara
Jawaban: a
Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali
a. Pertemuan terbatas
b. Pengumuman di Masjid-Masjid
c. Pertemuan tatap muka dan dialog
d.Debat publik/debat terbuka antarcalon dan Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
Jawaban: b
LPPDK singkatan dari?
a.Laporan pengeluaran pasangan calon dana kampanye
b.Laporan penerimaan pasangan calon dana kampanye
c.Laporan dana kampanye pasangan calon
d.Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
Jawaban: d
Hasil audit terhadap laporan Dana kampanye wajib diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat …. setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
a.1 ( satu ) hari
b.2 ( dua ) hari
c.3 ( tiga ) hari
d.4 ( empat ) hari
Jawaban: d
Perencanaan dan penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh:
a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
b. BPK
c. KPU
d. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota
Jawaban: a
Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh:
a. Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPUKabupaten/Kota
b. BPKP
c. Sekretariat Jendral KPU
d. Sekretaris Bawaslu Provinsi dan sekretaris Panwas Kabupaten/Kota
Jawaban: a
Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. a, b, c, dan d benar
Jawaban: a
Apa singkatan dari PKPU?
a.Peraturan komisi pemilihan umum
b.Perubahan keputusan pemilihah umum
c.Peraturan Khusus Perundang-undangan
d.Perubahan khusus perundang-undangan
Jawaban: a
PKPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemillhan Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, terkait pemilih terdapat pada pasal 5 yaitu:
a. Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai Pemilih
b. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
c. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
d. a, b,c benar
Jawaban: d
Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari :
a. Dinas Komplencapir
b. Dinas Tenaga Kerja
c. Badan Pusat Statistik (BPS)
d. Disdukcapil
Jawaban: d
Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui…
a.dipilih oleh MPR
b.pemilu
c.dipilih oleh DPRD
d.dipilih oleh Partai Politik
Jawaban: d
Pernyataan yang benar mengenai pengertian pasangan calon dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut adalah …..
a.Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
b.Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik
c.Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen
d.Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu
Jawaban: b
Dalam UU No 7 Tahun 2017 pada Pasal 221- 286 yaitu membahas tentang pencalonan …
a. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden
b. persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden , calon anggota DPR, DPD, dan DPRD
c. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden , calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur
d .Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden , calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/wakil walikota
Jawaban: a
Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasilpenelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbuktiterdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut kecuali:
a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutandan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
b. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yangsudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suaratersebut menjadi tidak sah
c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebihdari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yangberbeda dan/ataulebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagaiPemilih, mendapat kesempatan memberikan suara padaTPS
d. Terbukti TPS tidak diawasi oleh Pengawas TPS
Jawaban: d
Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurangterang atau yang kurang mendapat peneranga ncahaya;
c. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas dan/atau saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
d. a, b, c dan d benar
Jawaban: d
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK,KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut kecuali:
a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secaratertutup;
b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempatyang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangancahaya;
c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengansuara yang kurang jelas
d. Rekapitulasi tidak dapat diawasi oleh PPL, Panwas Kecamata, Panwas Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi
Jawaban: d
Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS yang disebabkan oleh perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi calon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, PanwasKecamatan, atau PPL dilaksanakan:
a. Paling lama 4 (empat) hari setelah tanggalpemungutan suara.
b. Paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal pemungutan suara.
c. Paling lama 6(enam) hari setelah tanggal pemungutan suara.
d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara.
Jawaban: a
Masa tenang berlangsung dalam waktu
a. Selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
b. Selama 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.
c. Selama 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.
d. Selama 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara.
Jawaban: a
Perselisihan hasil Pemilihan merupakan…
a. Perselisihan antar peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
b. Perselisihan antara KPU Provinsi dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
c. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
d. Perselisihan antara Bawaslu Provinsi dan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan
Jawaban: c
Musyawarah sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib dihadiri oleh…
a. Pemohon
b. Termohon
c. Pemohon dan Termohon
d. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Jawaban: c
Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan melalui acara cepat dilakukan oleh…
a. Panwaslu Kabupaten/Kota
b. Panwaslu Kecamatan
c. Pengawas Pemilu Lapangan
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban: d
Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung, kecuali:
a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkansalinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
b. Jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu TandaPenduduk Elektronik dan/atau surat keteranganpenduduk
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
d. Jumlah keberatan yang disampaikan oleh saksi
Jawaban: d
Ketentuan pelaksanaan penghitungan suara adalah
a. Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi calon, pengawas TPS, pemantau, dan masyarakat
b. Saksi calon yang menghadiri pelaksanaan penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KetuaKPPS.
c. Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS
d. a, b, c dan d benar
Jawaban: d
Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
a. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suaradi tandatangani oleh Ketua KPPS dan palingsedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
b. KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinanberita acara dan sertifikat hasil penghitungan suarakepada saksi calon Gubernur, saksi calon Bupati, saksicalon Walikota, PPL, PPS, PPK melalui PPS sertamenempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasilpenghitungan suara pada tempat pengumuman di TPSselama 7 (tujuh) hari.
c. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
d. a dan b benar
Jawaban: c
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama:
a. 14 (empat belas) hari
b. 12 (dua belas) hari
c. 7 (tujuh) hari
d. 5 (lima) hari
Jawaban: d
KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplarsalinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada:
a. Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota
b. Saksi calon
c. Panwas Kabupaten/Kota
d. a, b dan c benar
Jawaban: d
Dari tinjauan histories kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat…
a. Feudal militeristis
b. Diktaktor militeristis
c. Feodal oligarkis
e. Demokratis Pancasilais
Jawaban d
Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan
a. Cita-cita kebangsaan
b. Cita-cita kaum intelektual
c. Penghapusan kebodohan
d. Penghapusan feodalisme
Jawaban a
Dibawah ini adalah salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah…
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
b. Pengurus Partai Politik
c. Anggota Partai Politik
d. Bersedia bekerja penuh waktu
Jawaban: d
Pendanaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib dianggarkan dalam…
a. APBN
b. APBD
c. anggaran Partai Politik
d. iuran para Calon
Jawaban: b
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan oleh …..
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK
c. PPS
d. Panwaslu
Jawaban: c
Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS diawasi oleh kecuali:
a. Bawaslu Provinsi
b. Panwaslu Kabupaten/Kota
c. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan
d. Pemantau Pemilu
Jawaban: d
Dalam UU No 7 Tahun 2017 terkait hak memilih terdapat pada pasal…
a. Pasal 195
b. Pasal 196
c. Pasal 197
d. Pasal 198
Jawaban: d
Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya….
a. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
b. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
c. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
d. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara
Jawaban a
Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang Politik adalah ….
a. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya
b. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya
c. Menghalalkan segala macam cara demi partainya
d. Menghindari praktik-praktik politik kotor
Jawaban d
Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ….
a. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
b. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
c. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
d. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
e. Legislatif, Demokratif, dan Federatif
Jawaban a
Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham…
a. individualisme
b. liberalisme
c. persaudaraan
d. integral dan kesatuan
Jawaban d
Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada….
a. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Seluruh anggota DPR
Jawaban b
Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ….
A. berpartisipasi politik
B. insan politik
C. kaderisasi politik
D. makhluk politik
Jawaban b
Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah .…
a. Budaya
b. Bahasa
c. Lagu Kebangsaan
d. Sosial
Jawaban b
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang ….
a. Budaya
b. Sosial
c. Ekonomi
d. Politik
Jawaban a
Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu:
a. Plano
b. Kotaksuara, suratsuara, tinta, dan segel
c. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tandapilihan
d. TPS (tempat pemungutan suara)
Jawaban a
Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah:
a. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya
b. Isi kotak suara harus terlihat sebagian
c. Isi kotak suara harus terlihat dari luar
d. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik
Jawaban c
Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut :
a. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu
b. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan
c. Dikembalikan kepada PPS
d. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan
Jawaban b
Berapa Honor Ketua PPK untuk Pemilu Tahun 2024?
a. 2.500.000,-
b. 2.300.000,-
c. 2.200.000.-
d. 2.000.000.-
Jawaban a
UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas
a. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
b. Pembukaan, batang tubuh dab pasal-pasal
c. Pasal-pasal dan penjelasan
d. Penjelasan dan aturan peralihan
Jawaban a
Ciri khas negara kesatuan adalah
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
Jawaban b
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam :
a. Sikap dan perilaku anggota masyarkat
b. adat Istiadat dan kebiasaan masyarkat
c. peraturan perundang-undangan
d. sistem sosial yang ada
Jawaban c
Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
a. Dasar dan ideologi Negara
b. Kemauan Negara
c. Keputusan bersama seluruh rakyat
d. Pemikiran negara baru
e. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan
Jawaban a
Tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :
a. Membantu KPU Kabupaten melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT.
b. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
d. a, b, dan c benar semua.
Jawaban d
KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota jumlah anggotanya sebanyak…
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban b
Anggota PPK maupun PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali … .
a. Menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan
b. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu
c. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat
d. Melakukan pelanggaran etik berat
Jawaban c
Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal – hal sebagai berikut, kecuali :
a. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa Kampanye.
b. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
c. Terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
d. Terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Jawaban a
Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka :
a. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten.
b. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang.
c. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh Panitia Pemilihan setingkat di atasnya.
d. Semua jawaban salah.
Jawaban d
Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan :
a. Menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama
b. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda
c. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
d. Memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
Jawaban c
Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan :
a. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
b. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh
c. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban d
Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam Pemilu adalah:
a. Transparan
b. Efektif
c. Aksesibilitas
d. Akuntabilitas
Jawaban c
Kode etik penyelenggara Pemilu diatur dalam:
a. KUHP
b. UUD 1945
c. UU No. 7 Tahun 2017
d. Peraturan Dewan Kehormatan Penylenggara Pemilu
Jawaban d
Salah satu kode etik penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya:
a. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
b. Tidak berpihak terhadap peserta Pemilu
c. Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu
d. Tidak peduli terhadap Pemilu
Jawaban b
Ada berapakah partai politik peserta Pemilu 2019 lalu:
a. 20 partai politik
b. 9 partai politik
c. 16 partai politik
d. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik local
Jawaban d
untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah:
a. Berusia 17 tahun
b. Berusia 15 tahun
c. Setiap warga Negara tanpa memandang usia
d. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah
Jawaban d
Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah :
a. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno
b. Turut menandatangani Berita Acararapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
c. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
d. Menjaga gudang logistik
Jawaban c
Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksud untuik menegakkan …
a. Kewibawaan pemerintah
b. Pemerintahan yang efektif
c. Pemerintahan yang efisien
d. Hak asasi manusia
Jawaban d
Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang …
a. Oligarkis
b. Demokratis
c. Militeristis
d. Otokratis
Jawaban b
Tahun berapa Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia..
a. 1965
b. 1998
c. 1955
c. 1945
Jawaban c
Dalam Pemilu Legislatif, system yang digunakan adalah:
a. Proporsional tertutup
b. Proporsional terbuka
c. Distrik berwakil banyak
d. Semua jawaban benar”
Jawaban b
Sebutkan asas penyelenggaraan Pemilu
a. Jujur dan Adil
b. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
c. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
d. Semua jawaban benar
Jawaban c
Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….
A. MPR, DPR, dan Presiden
B. MPR, DPR, dan DPRD I
C. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
D. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
E. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II.”
Jawaban c
Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali…
a. Nilai moral
b. Perluasan pengetahuan
c. Nilai Budaya
d. Keterampilan
Jawaban d
Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah…
a. Membayar pajak tepat pada waktunya
b. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum
c. Membeli produk buatan dalam negeri
d. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
Jawaban a
Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah…
a. Pembagunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
b. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia
c. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
d. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara
Jawaban d
Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di …
a. Rumah Laksamana Maeda
b. Rumah Bung Karno
c. Lapangan Merdeka
d. Bundaran HI
Jawaban d
Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah
a. Sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan
b. Identitias Negara
c. Jaminan hak-hak asasi manusia
d. Dasar filsafat suatu Negara
Jawaban b
Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi :
a. Pribadi
b. Perlakuan dan perlindungan
c. Politik
d. Sosial budaya
Jawaban a
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari :
a. Supersemar 11 Maret 1966
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d. Dekrit Presiden
Jawaban c
Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
a. Dasar dan ideologi Negara
b. Kemauan Negara
c. Keputusan bersama seluruh rakyat
d. Pemikiran negara baru
Jawaban a
Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah…
a. Nilai kerohanian
b. Nilai filosofis
c. Nilai filsafat
d. Nilai abstrak
Jawaban a
Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
a. BPUPKI
b. PPKI
c. Panitia kecil
d. Panitia Sembilan
Jawaban d
Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana …
a. mengembangkan kehidupan politik
b. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
c. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
d. menentukan sistem pemerintahan
Jawaban b
Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….
a. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
b. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
c. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
d. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
Jawaban d
Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa ?
a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.
Jawaban : A
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ….
a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci
Jawaban : A
Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….
A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.
Jawaban: C
Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil
Jawaban: C
Berapa lama masa kerja PPK?
a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
Jawaban : B
Berikut penjelasan daftar calon tetap anggota DPR yang benar. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kecuali …
A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilampirkan pas foto terbaru
B. PPS mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
D. KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
E. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota
Jawaban: B
Kampanye pemilu dapat dilakukan ….
A. Rapat terbatas
B. Pertemuan tatap muka
C. Pemasangan alat peraga di tempat umum
D. Rapat umum
E. Semua benar
Jawaban: E
Siapa yang membantu KPU Wakil kota/Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih..
A. Pantarlih
B. Pantarlih dan PPS
C. Pantarlih, PPS dan PPK
D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK
E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan petugas pemilu
Jawaban: C
Menurut Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dengan…
A. UUD
B. UU
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
Jawaban: B
Prosedur kampanye pemilihan umum dilaksanakan tiga hari setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemili sampao dengan masa tenang adalah..
A. Rapat terbatas
B. Pertemuan pribadi
C. Penyebaran Material Kamar kepada Publik
D. Pemasangan alat peraga di tempat umum
E. Semua jawaban benar
Jawaban: E
Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang..
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan adil
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama sengketa hasil pemilu…
A. 60 hari setelah diterimanya permohonan
B. 45 hari setelah permohonan diterima
C. 35 hari setelah permohonan diterima
D. 30 hari setelah diterimanya permohonan
E. 21 hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban: B
Jadwal Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2022 Menurut PKPU Nomor 3 tanggal berapa..
A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024
Jawaban: C
KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa…
A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9(2)
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 angka 5
E. Pasal 2 ayat 1
Jawaban: C
Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota dan PPS..
A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3
Jawaban: E
KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya…… bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 18
B. 20
C. 22
D. 19
E. 25
Jawaban: A
Jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan … kursi
A. 352
B. 445
C. 350
D. 577
E. 575
Jawaban: E
Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya …… Kursi dan paling banyak….. kursi
A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75
Jawaban: C
Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak…
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2
Jawaban: B
Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh …..
A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU Pemerintah/Kota
E. Semua jawaban benar
Jawaban: B
Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap….
A. KPU Provinsi
B. Rapat Pleno
C. Rapat Rutin
D. KPU Pusat
Jawaban: B
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat…
a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi
b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi
c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi
d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi
e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi
Jawaban : B
Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan provinsi yang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota diantaranya dari unsur masyarakat yaitu…..
A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan
B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian
C. Tokoh agama, akademisi, dan pers
D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan professional
Jawaban: D
Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?
a. Petugas Pemungutan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Kecamatan
c. Panitia Pemilihan Kecamatan
d. Petugas Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban : C
Berapa lama masa kerja PPS?
a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
Jawaban : B
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali
a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan.
Jawaban : E
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembagapengawasan Pemilu yang bersifat ….
a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim
Jawaban : C
Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerahdengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon. Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol.
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah…
A.Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
B.Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP
C.Ditolak pada saat proses pendaftaran
D.Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan
Jawaban: C
Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yangmemenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK?
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang.
d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
e. 7 (tujuh) orang
Jawaban : B
PPK berkedudukan dimana?
a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Pendopo Kecamatan
d. Ibu kota Kecamatan
e. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban : D
Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ….
a. Dewan Kehormatan KPU
b. Dewan Kehormatan Bawaslu
c. Dewan Kode Etik KPU
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
e. Dewan Penegakan Etika Bawaslu
Jawaban : D
Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007
Jawaban: B
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….
A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)
Jawaban: C
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….
A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
Jawaban: C
Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
Jawaban: B
Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh…
A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU pemerintah/Kota
E. Semua jawaban benar
Kunci jawaban: B
Berikut ini adalah tugas, wewenang, kewajiban KPPS, kecuali….
A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan
B. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS
C. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS
D. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Kunci jawaban: E
Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit…dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama
A. 25%
B. 20 %
C. 4 %
D. 10 %
E. 15 %
Kunci jawaban: B
Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali….
A. Warga negara Indonesia
B. Usia minimum adalah 20 tahun
C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil
D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
E. Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta
Kunci jawaban: A
Daftar pemungutan suara tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh..
A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS
Kunci jawaban: B
Jumlah kursi Anggota DPR RI sebanyak….kursi
A. 352
B. 445
C. 350
D. 577
E. 575
Kunci jawaban: E
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya…kursi dan paling banyak…kursi
A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75
Kunci jawaban: C
KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya…bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 18
B. 20
C. 22
D. 19
E. 25
Kunci jawaban: A
TPS mengumumkan daftar sementsra DPS….
A. 14 hari
B. 17 hari
C. 13 hari
D. 7 hari
E. 12 hari
Kunci jawaban: A
Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak…
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2
Kunci jawaban: B
Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan…
a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
e. Mengubah hasil penghitungan suara.
Jawaban: E
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….
a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim
Jawaban: B
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….
A.Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B.Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C.Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D.Semua jawaban diatas benar
Jawaban: D
Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
Jawaban: B
Letak dari kantor KPU adalah….
A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta.
B. KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota
C. KPU ada di Ibu Kota Negara RI
D. KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta
Jawaban: B
