Oleh: Slamet Ariyadi, Anggota DPR-RI Komisi IV, Fraksi PAN
jfID – Ditengah kepungan Pandemi Covid-19, yang berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat. Pemerintah secara gencar memberikan bantuan sosial. Namun, ada yang ganjil dengan program bantuan sosial, pemerintah dengan sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ini sangat tak rasional.
BPJS Kesehatan menyebut kenaikan iuran berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sudah memenuhi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Komisi IX DPR RI. Kenaikan disebut untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III. Ini nyata-nyata adalah pemerkosaan terhadap rakyat yang dipertontonkan ditengah keterpurukan ekonomi.
Ditengah keterpurukan ekonomi, Pemerintahan Jokowi seharusnya tidak membebankan kenaikan BPJS saat masa-masa sulit seperti ini. Apapun alasannya. Saya sepakat dengan apa yang diucapkan saudara Saleh Daulay, jika Pemerintahan Jokowi seharusnya malu dengan putusan Mahkamah Agung yang pernah membatalkan kenaikan BPJS. Jangan sampai, putusan MA kembali membatalkan kenaikan BPJS kesehatan.
Dimasa-masa krisis ekonomi saat ini, masyarakat butuh rasionalitas dari pemerintah, bukan sebaliknya. Melihat sikap pemerintah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ini adalah penelanjangan yang sengaja dipertontonkan saat masyarakat menjerit.
Dalam situasi kritis seperti ini, rakyat butuh makan, butuh sembako, bukan pembangunan infrastruktur atau regulasi yang tidak rasional.
Saya sangat menyesalkan sikap pemerintah ditengah masyarakat menghadapi situasi sulit seperti ini. Memang lebih mudah mengeluarkan Perpres daripada mengikuti putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Disclaimer kebijakan Pemerintahan Jokowi, seharusnya tidak selalu dalam keadaan-keadaan genting seperti saat ini.
Saya memandang, Keberpihakan dan empati pemerintahan Jokowi pada masyarakat, sungguh tidak ada. Ayo! Mari kita buka-bukaan, apa alasan rasional pemerintah menaikkan BPJS?
Ditengah keterpurukan ekonomi, Pemerintah Jokowi seharusnya mengharamkan atau setidaknya meliburkan dagelan-dagelan irasional.
Negara harus memberikan hak dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan masyarakat, bukanlah sesuatu hal yang diperdagangkan untuk keuntungan Negara.
