jfID – Distribusi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah mulai disalurkan sejak Kamis (14/05) kemarin. Penyaluran bantuan paket bantuan dari Pemprov NTB ini sempat tertunda karena pihak Pemda Kabupaten Loteng saat itu belum menyelesaikan verifikasi dan validasi data.
JPS Gemilang tahap pertama yang sudah difinalkan berdasarkan data perpaduan Pemprov NTB dengan Pemda Loteng akan menyasar 15.997 KK dengan pola pembagian yang sama seperti kabupaten lainnya.
Bantuan tersebut diserahkan ke Pemerintah Desa masing-masing oleh PT. GNE yang dimulai dari Kecamatan Batukliang dan selanjutnya direncanakan distribusi dilakukan selama empat hari untuk menuntaskan seluruh desa di kabupaten ini.
Selain di Kecamatan Batukliang, Kecamatan Jonggat juga sudah menerima bantuan JPS Gemilang kemarin. Misalnya di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat paket bantuan JPS Gemilang sudah terdistribusi.
Dari progress penyaluran bantuan di Loteng terlihat di hari pertama saja sudah 12 persen paket sudah tersalur.
PT GNE yang ditunjuk sebagai distributor dan penanggung jawab pengiriman JPS Gemilang memang harus menunggu data dari pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dikirimkan melalui Dinas Sosial Provinsi.
“Data dari Pemda Lombok Tengah belum fix pada waktu jadwal pembagian JPS tahap satu, sehingga khusus untuk Lombok Tengah mengalami keterlambatan” kata Direktur Utama PT. GNE Samsul Hadi, Jumat (15/05).
Namun Hadi kembali menegaskan bahwa PT.GNE sebagai penanggung jawab pengiriman JPS Gemilang telah berkomitmen menyelesaikan distribusi paket bantuan kepada seluruh penerima secepat mungkin.
“GNE Berkomitmen menuntaskan tugas dan sebisa mungkin kedepannya akan lebih cepat dan lebih baik” tegasnya.
Untuk diketahui, sampai hari ini JPS Gemilang tahap pertama sudah hampir menyentuh 90% dari 105.000 paket bantuan yang di distribusikan. Selanjutnya untuk JPS Gemilang tahap II akan menyasar sebanyak 125.000 penerima. Artinya ada penambahan kuota sebanyak 20 ribu paket pada tahap II ini sesuai dengan hasil keputusan rapat finalisasi JPS yang dipimpin oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah pada tanggal 6 Mei lalu.
