jfid – Gaza, sebuah wilayah kecil yang dihuni oleh sekitar 2,3 juta orang Palestina, kini mengalami krisis kemanusiaan akibat serangan udara Israel yang terus berlanjut.
Serangan ini merupakan balasan Israel atas serangan mendadak yang dilancarkan oleh Hamas, kelompok bersenjata Palestina, akhir pekan lalu.
Namun, di balik kehancuran dan penderitaan yang dialami oleh warga Gaza, ada sebuah ironi politik yang terjadi di Israel. Serangan Hamas ternyata telah menyatukan pemerintahan Israel yang sebelumnya terpecah-pecah.
Serangan itu juga menghentikan protes mingguan anti-pemerintah yang mengancam untuk menjatuhkan pemerintahan yang dianggap sebagai salah satu yang paling radikal dalam sejarah Israel.
Pemerintahan baru Israel, yang disebut sebagai pemerintahan persatuan nasional, merupakan tanda bahwa serangan Hamas telah menyatukan pemandangan politik yang retak.
Pemerintahan ini terdiri dari partai-partai yang memiliki pandangan berbeda tentang konflik Israel-Palestina, mulai dari sayap kanan hingga sayap kiri. Namun, mereka sepakat untuk bekerja sama demi keamanan dan stabilitas negara mereka.
Sementara itu, bagi warga Israel, serangan Hamas telah menimbulkan kesedihan, kemarahan, dan tanggapan militer yang tak terkendali. Sekarang, militer Israel sedang mempersiapkan 300.000 tentara cadangan untuk perang darat di Gaza.
Namun, kemarahan atas kegagalan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melindungi warganya tetap ada. Jadi, saat negara ini bersiap untuk konflik lebih lanjut, kemana kemarahan itu akan mengarah?
Salah satu kemungkinan adalah bahwa protes anti-pemerintah akan kembali muncul setelah situasi mereda. Para pengunjuk rasa telah menuntut Netanyahu untuk mundur karena tuduhan korupsi dan penanganan pandemi COVID-19 yang buruk.
Mereka juga mengecam kebijakan Netanyahu yang mengabaikan hak-hak warga Palestina dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
Seorang fotojurnalis Israel, Oren Ziv, mengatakan bahwa protes anti-pemerintah telah menjadi gerakan sosial terbesar dalam sejarah Israel. Ia mengatakan bahwa protes ini telah mengubah budaya politik Israel dan menciptakan solidaritas antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Namun, Ziv juga mengakui bahwa serangan Hamas telah melemahkan gerakan protes dan memberi legitimasi kepada Netanyahu untuk bertahan di kursi kekuasaan. Ia mengatakan bahwa banyak pengunjuk rasa yang merasa takut dan tidak nyaman untuk turun ke jalan saat negara mereka diserang.
Seorang analis senior Israel, Mairav Zonszein, mengatakan bahwa Netanyahu telah menggunakan serangan Hamas sebagai alat untuk memecah belah masyarakat Israel dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin nasionalis. Ia mengatakan bahwa Netanyahu telah memanfaatkan rasa takut dan marah warga Israel untuk membenarkan tindakan militer yang brutal dan tidak proporsional terhadap Gaza.
Zonszein juga mengkritik sikap apatis dan acuh tak acuh sebagian besar warga Israel terhadap penderitaan warga Gaza. Ia mengatakan bahwa banyak warga Israel yang tidak peduli atau bahkan mendukung pemboman terhadap Gaza tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaannya.
Seorang juru bicara organisasi hak asasi manusia Israel, B’Tselem, Dror Sadot, mengatakan bahwa pemboman terhadap Gaza adalah pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.
Ia mengatakan bahwa Israel bertanggung jawab atas kesejahteraan warga Gaza karena menjalankan blokade darat, laut, dan udara terhadap wilayah tersebut sejak tahun 2007.
Sadot juga mengatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dengan menargetkan infrastruktur sipil, seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik di Gaza.
Ia mengatakan bahwa Israel telah menyebabkan kematian dan luka-luka ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.
Srinivas Burra, seorang ahli hukum kemanusiaan internasional dan profesor di Universitas Asia Selatan di New Delhi, mengatakan bahwa tindakan Israel adalah pelanggaran jelas terhadap hukum internasional.
Ia mengatakan bahwa Netanyahu telah menyatakan bahwa negaranya sedang berperang. Setelah membuat pernyataan itu, ia berkewajiban untuk mengikuti aturan perang.
Israel tidak melakukan itu, katanya. “Ini adalah aturan pertama perang: Harus tetap antara kombatan,” tambah Burra. “Ketika Anda menghukum warga sipil dengan cara yang dilakukan Israel, itu jelas ilegal.”
