jfid– Direktur PT Sumber Daya (Perseroda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangkalan, Fauzan Djakfar mengatakan, adanya eksplorasi minyak dan gas (Migas) di wilayah Bangkalan manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu diutarakan Fauzan saat memaparkan potensi Migas Kabupaten Bangkalan dihadapan rombongan Komisi VII DPR RI di Pendopo Agung, Kota Bangkalan, Jl. Letnan Abdullah. Selasa siang, 16 Nopember 2021.
Fauzan mengungkapkan, Kabupaten Bangkalan hanya menjadi tempat eksplorasi migas yang dikelola oleh PHE WMO atau (Pertamina Hulu Energi- Wesh Madura Ofshore), sementara dampak manfaatnya belum dirasakan secara langsung.
“Bangkalan hanya ditempati untuk produksi saja, tapi manfaatanya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” kata dia.
Padahal, sambung Fauzan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No 37 Tahun 2016 terdapat poin yang mengamanatkan bahwa wilayah penghasil Migas bisa mendapat Partisipasi inters (PI) 10 % (persen).
Untuk mendaptkan PI 10 % ini, lanjut dia, dalam regulasi tersebut pada perinsipnya bukan Pemkab Bangkalan yang harus berjuang, melainkan pihak penerima kontrak yang menawarkan.
“Ini konsep di Permen, tapi tidak masalah. Kami sampaikan di hadapan komisi VII dan PHE- WMO mengharap langkah atau upaya yang dilakukan pemkab Bangkalan sudah memasuki tahap 7 agar didukung. Sehingga kami masyarakat Bangkalan mendapat hak dari kekayaan alam kami,” ujar dia.
Eks Ketua KPUD Bangkalan itu bilang, Bangkalan telah siap melakukan akselerasi soal pemanfaatan Migas. Tinggal, ujar dia, dukungan dari Komisi VII dan pihak terkait mendukung.
“Kabupaten Bangkalan minta PGPG, perjanjian jual beli gas yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, karena kami sudah siap membangun URS, tidak di kirim ke gersik. Sehingga manfaatnya bisa kita rasakan,” tegas dia.
Sementara Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron berujar, kedatangan rombongan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa mewujudkan upaya percepatan pembangunan di Bangkalan melalui potensi migas yang dimiliki.
“Upaya kami untuk mendapat PI 10 persen dan mengelola migas ini bisa terwujud, karena selama ini belum dirasakan langsung, kami berharap dukungan, apalagi Bangkalan ini masuk dalam perpres 80 percepatan pembangunan,” ucap Ra Latif, sapaan lekatnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariadi mengaku baru mendengar bahwa migas yang dihasilkan di Bangkalan mengalir keluar daerah, yakni Gersik. Ia pun meminta Bupati Bangkalan agar mengusulkan program Jaringan Gas (Jargas) agar bisa disalurkan terhadap masyarakat.
“Itu program stategis nasional. Tadi ada PGN, selaku pengelola jargas, mereka minta bapak bupati mengusulkan ke kementrian ESDM. Saya selalu pimpinan komisi VII yang juga warga keturunan madura akan membantu agar program jargas terealisasi di Madura,” cetus dia.
Soal Bangkalan belum mendapat PI 10%, Bambang akan membantu memediasi, karena masih ada yang harus dipenuhi dalam ketentuan regulasi yang sudah ada.
“Kami hanya bisa memediasi, ini hanya perbedaan antara eksekutif- eksekutif, antara Pemkab Bangkalan di wakili BUMD dengan pemerintah pusat yaitu BUMN dalam hal ini diwakili Pertamina,” tutup dia.
Laporan: Syahril
