jfid – Penolakan penambangan Fosfat di kabupaten Sumenep, menjadi atensi Forum Sumenep Hijau yang dimotori para Kyai pengasuh pondok pesantren di berbagai wilayah kabupaten Sumenep.
Pimpinan DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir (ketua DPRD) Faisal Muhlis (wakil ketua) dan Indra Wahyudi (wakil ketua) terima rapat dengar umum dengan para kyai-kyai pengasuh pondok pesantren yang tergabung di forum Sumenep hijau.
Hamid Ali Munir menyampaikan, jika DPRD Sumenep menangkap adanya gejolak dari masyarakat terkait RTRW penambangan fosfat. Untuk itu, DPRD Sumenep membuka kran informasi soal polemik fosfat.
“DPRD Sumenep membuka masukan-masukan dari masyarakat. Apalagi dari para Kyai. Untuk itu, sikap tegas dari DPRD Sumenep, sepakat dengan saran dan masukan dari para kyai, untuk menolak penambangan fosfat,” tegas Hamid Ali Munir, ketua DPRD Sumenep. Kamis (10/3/2021).
Forum Sumenep Hijau dipelopori oleh para kyai muda dan kyai sepuh di kabupaten Sumenep. Para Kyai yang hadir dalam rapat dengar umum DPRD Sumenep, untuk menolak realisasi penambangan fosfat, diantaranya;
Kyai Hafidi – Batuan, Kyai Ali Fikri – Guluk guluk, Kyai Hatim – Batu Putih, Kyai Dahlan – Ambunten, Kyai Tadiri – Gapura, Kyai Ainul Yakin – Guluk-guluk, Kyai Naqib Hasan- Guluk-guluk, kyai Nailur Ridho – Guluk-guluk dan Kyai Muhammad Ishak – Guluk-guluk.
Tidak hanya para kyai. DPRD Sumenep juga menerima perwakilan dari organisasi kemahasiswaan, seperti GMNI, PMII, dan HMI. Untuk berkesempatan bersuara soal penambangan Fosfat.
Hamid Ali Munir menegaskan, jika pembicaraan di DPRD Sumenep dengan pemerintah daerah (Bappedda), soal regulasi penambangan fosfat, sama sekali tidak pernah.
“Sampai detik ini, DPRD masih belum menerima surat,” tukas Hamid Ali Munir.
Kyai Tadiri, mewakili Forum Sumenep Hijau menyampaikan pada jurnalfaktual.id tentang bahaya penambangan fosfat.
“Penambangan fosfat mengganggu keseimbangan Alam. Terutama ketersediaan air. Penambangan fosfat itu berada di titik wilayah dimana terjadi krisis air, seperti halnya kecamatan Batu Putih. Dan penolakan para kyai, juga didasari keluhan-keluhan dari masyarakat,” tegas Kyai Tadiri.
Hamid Ali Munir, berterimakasih pada para Kyai Sumenep yang berjuang untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berterimakasih pada para Kyai, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk itu, kami DPRD Sumenep, menolak realisasi penambangan fosfat,” imbuh Hamid Ali Munir.
Dilain hal, Hamid Ali Munir disinggung oleh perwakilan Mahasiswi dari PC PMII Sumenep, jika rumah kediaman pribadinya sering banjir.
“Rumah Ketua DPRD Sumenep saja sering banjir. Saya kira, tidak mungkin ketua DPRD Sumenep menyetujui perda RTRW soal penambangan fosfat,” tegas Mahasiswi dan kader yang mewakili PC PMII Sumenep.
