Bangkalan,Jf. Id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendapat kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD Karang Asem, Provinsi Bali. Senin (20/01/2020).
Tak tanggung, dalam kunker itu Legislatif Bangkalan menerima empat komisi sekaligus dari DPRD Karang asem, yaitu Komisi I, II, III dan IV.
Nur Hasan, selaku Ketua Komisi D DPRD Bangkalan menuturkan, rombongan dari DPRD Karang Asem itu dalam rangka mengorek informasi terkait upaya proses pengentasan kemiskinan di Bangkalan.
“Kunker DPRD Karang Asem itu lebih fokus terhadap bagaimana kabupaten Bangkalan didalam menangulangi kemiskinan,” kata politisi PPP itu usai menemui rombongan kunker mewakili DPRD Bangkalan.
Tak hanya itu, Nur Hasan menyebut bahwa rombongan dari Bali itu juga menanyakan terkait masalah integrasi terhadap kesehatan dan penerimaan tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya itu, mereka kata dia, juga menyakan terkait posisi keuangan Kabupaten Bangkalan. “Jadi itu yang ditanyakan oleh temen- teman saat pertemuan tadi,” ujar dia.
Menanggapi pertanyaan itu, lanjut dia, Politisi asal Kecamatan Galis itu menuturkan kepada rombongan DPRD Karang Asem bahwa PAD tertinggi berada di sekor kesehatan.
“Tadi saya jelaskan bahwa penerimaan PAD tertinggi dari sektor Kesehatan, karena PAD dari Rumah Sakit itu Rp 120 Milyar lebih dan PAD dari Dinas Kesehatan Rp 55 Milyar,” ungkapnya.
Terkait pertanyaan masalah posisi Keuangan Kabupaten Bangkalan pada saat ini, Ia mengatakan berada di posisi sedang.
“Kami jelasakan, sesuai dengan Permendagri No 62 tahun 2017 bahwa pada tahun 2020 kita masuk dalam posisi sedang, bukan di posisi tinggi lagi, sehingga konsekuensinya harus ada penurunan penurunan lagi,” terangnya.
Sementara dalam menjawab pertanyaan upaya pengentasan kemiskinan, pria berkaca mata itu tidak membantah bahwa maayarakat Bangkalan banyak yang miskin, akan tetapi kemungkinan perlu melalukan validasi.
“Kalau data kemiskinan itu divalidasi akan tergerus jumlah kemiskinan, akan mengecil dan terus mengecil,”
Yang terjadi saat ini, lanjut dia, data orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah kependudukan masih terekam di BPS di Dinsos dan Dispenduk.
“Makanya Kami komitmen akan melakukan validasi dan dalam minggu ini kami akan rapat, terutama di dinas kesehatan, kami akan menerjukan bidan ke desa desa,” tandasnya.
Penulis: Syahril
