jfID – Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Sc bersama-sama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah NTB Dirjen KSDAE Kementrian LHK RI, Dedy Asriady, S.Si, M.P melakukan pembinaan dan arahan kepada jajaran Balai Kesatuan Pengeloaan Hutan (BKPH) dan Balai KSDA yang berada d wilayah Bima-Dompu, Senin-Selasa (24-25/8).
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kepala BKPH Maria Donggomassa, Ahyar, S.Hut. Kepala BKPH Toffo Pajo Soromandi, Teguh Gatot Yuwono, S.Hut., M.Eng. Kepala Seksi P2HPM BKPH Madapangga Rompu Waworada, Didi Fardiansyah, S.Hut. Kepala Seksi PHKSDAE BKPH Madapangga Rompu Waworada, Syahrul, S.Hut, Kepala Taman Nasional Gunung Tambora, Kepala SKW III KSDA, Bambang, S. Si.
“Kita semua sebagai petugas kehutanan harus mengedepankan jiwa Korsa dan kekompakan. Untuk sama-sama menjaga hutan. Meskipun secara administratif ada Hutan yang di bawah Kementrian Kehutanan RI dan ada yang di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Madani.
Madani Mukarom menegaskan kepada jajarannya untuk bisa bekerjasama dengan Kementrian LHK RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi mewujudkan Visi NTB Hijau yang telah menjadi Program unggulan pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
“Pemerintahan NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, sangat berkomitmen menjaga kelestarian dan mengembalian fungsi hutan. Bahkan, telah dituangkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. Dan ditetapkan menjadi Program Prioritas NTB Gemilang yaitu NTB Hijau,” imbuh Madani.
Pada kesempatan itu secara teknis Madani meminta kepada seluruh ASN Kehutanan di Pemprov NTB untuk benar-benar menjalankan fungsinya. Tidak tanggung, pihaknya mewajibkan setiap hari pegawainya harus melakukan Patroli dan mendokumentasikan kegiatannya di wilayah hutan dan memasukkan dalam data Base.
“Jadilah layaknya Petani Hutan. Yang benar-benar menguasai secara detail wilayah kerjanya. Baik itu batas-batas hutan, serta apa saja isi hutannya. Kita sudah mulai membuat data base terpusat yang akurat, sehingga kedepannya stakeholder yang butuh data kehutanan bisa langsung mengakses tanpa harus lagi turun survey ke lapangan,” imbuh Madani.
Pria yang juga menjabat Ketua Asosiasi KPH Se-Indonesia ini juga meminta jajarannya untuk terus berkoordinasi dan membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pihak demi menjaga hutan secara bersama-sama.
“Karena meskipun Hutan berada di bawah kewenangan kita. Namun masyarakat di lingkar hutan adalah warga setempat. Jadi tetap harus menjalin komunikasi yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, bahkan Kepala Dusun, termasuk TNI-POLRI, dll,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Balai KSDA Kementrian LHK RI, Dedy Asriady, S.Si, M.P meminta bawahannya untuk tidak mendikotomikan wilayah/kawasan hutan dalam menjalankan tugasnya. Setiap hutan wajib dijaga bersama.
“Menjaga hutan harus kita lihat sebagai tugas bersama. Tidak boleh ada dikotomi antara pegawai Kementrian LHK RI maupun Dinas LHK Provinsi NTB. Mari Kita kedepankan samangat sebagai sama-sama Rimbawan yang ditempa dalam semangat kebersamaan dan jiwa korsa yang sama,” tutup Dedy.
Arahan yang sama disampaikan oleh Kadis LHK Provinsi NTB maupun Kepala KSDA Kementrian LHK saat acara pisah sambut Kepala Balai Taman Nasional (TN) Tambora, dari Murlan Pane S.Hut, MSi yang dimutasi ke ke TN Tanjung Puting Kalsel, digantikan oleh Kepala TN Tambora Yunaedi S.Si yang sebelumnya menjabat Kabid pada Balai Besar TN Kerinci Seblat di Padang Sumbar. Yang berlangsung di Kantor TN Tambora di Kabupaten Dompu, Selasa (25/8).
