jfid – Mulai 17 Agustus 2024, pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi, terutama untuk jenis Pertalite dan Solar, serta mendorong peralihan ke penggunaan bioetanol.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi negara dan mempromosikan energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun, perubahan ini diprediksi akan membawa dampak ekonomi dan finansial yang signifikan bagi masyarakat dan anggaran negara.
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
Pembatasan BBM subsidi akan memaksa masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk beradaptasi dengan biaya bahan bakar yang lebih tinggi.
Menurut laporan dari Tempo.co (11 Maret 2024), masyarakat yang sebelumnya mengandalkan Pertalite akan diarahkan untuk menggunakan Pertamax Green 92, yang mengandung campuran 7% etanol.
Harga Pertamax Green 92 diperkirakan lebih mahal dibandingkan dengan Pertalite, yang bisa menyebabkan peningkatan pengeluaran harian untuk bahan bakar.
Seorang analis ekonomi dari Institut Ekonomi dan Sosial Indonesia (IESI), Andi Wijaya, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat menekan daya beli masyarakat.
“Dengan harga bahan bakar yang lebih tinggi, rumah tangga berpenghasilan rendah akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Andi dalam sebuah wawancara (Kompas, 19 Juni 2023).
Dampak Terhadap Anggaran Negara
Di sisi lain, pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan mengurangi beban subsidi yang selama ini cukup besar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk subsidi BBM telah mencapai angka yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Dengan membatasi subsidi dan mendorong penggunaan bioetanol, kita bisa menghemat anggaran negara yang bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih produktif,” katanya dalam sebuah konferensi pers (tirto.id, 9 Januari 2023).
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total anggaran subsidi BBM untuk tahun 2023 mencapai Rp 150 triliun. Dengan adanya pembatasan dan peralihan ke bioetanol, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 50 triliun per tahun (bisnis.com, 10 Maret 2024).
Investasi di Sektor Bioenergi
Peralihan ke bioetanol diharapkan juga mendorong investasi di sektor bioenergi. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 700.000 hektare lahan untuk produksi tebu, yang merupakan bahan baku utama etanol.
“Kami berharap dengan adanya dorongan dari sisi permintaan, investasi di sektor bioenergi akan meningkat, apalagi dengan adanya kebijakan pembebasan bea cukai untuk etanol impor,” ujarnya (bisnis.com, 10 Maret 2024).
Menurut laporan dari Bisnis.com (10 Maret 2024), produksi bioetanol domestik masih terbatas, mencapai sekitar 40.000 kiloliter per tahun, jauh di bawah kapasitas produksi ideal yang mencapai 100.000 kiloliter.
Pemerintah berharap dengan peningkatan produksi dan investasi di sektor ini, Indonesia dapat mencapai swasembada bioetanol dalam beberapa tahun ke depan.
Reaksi Masyarakat dan Tantangan Implementasi
Kebijakan ini tentu saja mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mengkhawatirkan bahwa harga bahan bakar yang lebih tinggi akan mempengaruhi biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok.
Seorang pengemudi ojek online, Budi Santoso, menyatakan kekhawatirannya, “Kami sudah kesulitan dengan harga yang ada sekarang, kalau harus pakai Pertamax Green 92 yang lebih mahal, penghasilan kami bisa tidak cukup,” ujarnya (Kompas, 19 Juni 2023).
Selain itu, tantangan lain dalam implementasi kebijakan ini adalah kesiapan infrastruktur dan distribusi bioetanol.
Saat ini, fasilitas pengisian bahan bakar untuk bioetanol masih terbatas dan belum merata di seluruh Indonesia.
Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa distribusi bioetanol dapat berjalan lancar dan tersedia di seluruh SPBU (tempo.co, 11 Maret 2024).
Kesimpulan
Kebijakan pembatasan BBM subsidi dan peralihan ke bioetanol yang akan diterapkan pada 17 Agustus 2024 membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan anggaran negara.
Meskipun diharapkan dapat mengurangi beban subsidi dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang harus beradaptasi dengan biaya bahan bakar yang lebih tinggi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar dan infrastruktur mendukung penggunaan bioetanol tersedia di seluruh Indonesia.
