jfid – Halo, teman-teman yang sedang bersiap-siap menghadapi seleksi PPS Pilkada 2024! Kita semua tahu kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen penting dalam demokrasi Indonesia.
Nah, bagi kalian yang ingin terlibat langsung dalam proses ini, terutama sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), ada baiknya mempersiapkan diri dengan matang.
Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan mempelajari contoh soal seleksi PPS Pilkada.
Tenang saja, artikel ini akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kamu pelajari. Yuk, kita mulai!
1. Soal Pengetahuan Umum tentang Pilkada
a. Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Pilkada?
- a. Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis.
- b. Mengurangi jumlah penduduk.
- c. Menambah jumlah lapangan pekerjaan.
- d. Memperkenalkan budaya lokal.
Jawaban: a. Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis.
b. Siapa yang berhak memilih dalam Pilkada?
- a. Semua penduduk Indonesia.
- b. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.
- c. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia.
- d. Semua anak di bawah umur.
Jawaban: b. Warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.
2. Soal tentang Tugas dan Wewenang PPS
a. Apa tugas utama Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pilkada?
- a. Menyusun daftar pemilih.
- b. Menyediakan logistik Pilkada.
- c. Mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan.
- d. Semua jawaban benar.
Jawaban: d. Semua jawaban benar.
b. Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan tugas PPS?
- a. Bupati/Walikota.
- b. KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menteri Dalam Negeri.
- d. Ketua RT.
Jawaban: b. KPU Kabupaten/Kota.
3. Soal tentang Prosedur Pemungutan Suara
a. Pada pukul berapa biasanya TPS (Tempat Pemungutan Suara) dibuka pada hari pemungutan suara?
- a. 06.00 WIB
- b. 07.00 WIB
- c. 08.00 WIB
- d. 09.00 WIB
Jawaban: b. 07.00 WIB
b. Apa yang harus dilakukan jika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menunjukkan KTP elektronik yang sah?
- a. Tidak diizinkan untuk memilih.
- b. Diizinkan untuk memilih setelah mengisi formulir khusus.
- c. Diizinkan memilih tanpa perlu tindakan lebih lanjut.
- d. Diminta untuk kembali setelah jam 12 siang.
Jawaban: b. Diizinkan untuk memilih setelah mengisi formulir khusus.
4. Soal tentang Penghitungan Suara
a. Siapa yang berhak menyaksikan proses penghitungan suara di TPS?
- a. Semua warga yang hadir.
- b. Petugas PPS, saksi dari pasangan calon, dan pengawas pemilu.
- c. Hanya petugas PPS.
- d. Tidak ada yang boleh menyaksikan.
Jawaban: b. Petugas PPS, saksi dari pasangan calon, dan pengawas pemilu.
b. Apa yang harus dilakukan jika terjadi perbedaan jumlah suara dalam penghitungan?
- a. Mengulang seluruh proses pemungutan suara.
- b. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk tindakan lebih lanjut.
- c. Membiarkannya karena kesalahan manusiawi.
- d. Membuat berita acara dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu.
Jawaban: d. Membuat berita acara dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu.
5. Soal tentang Etika dan Netralitas
a. Apa yang harus dilakukan oleh anggota PPS jika mendapatkan tawaran suap?
- a. Menerimanya karena ini kesempatan langka.
- b. Menolak dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu.
- c. Bernegosiasi untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar.
- d. Mengabaikan tawaran tersebut.
Jawaban: b. Menolak dan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu.
b. Apa konsekuensi bagi anggota PPS yang terbukti tidak netral?
- a. Peringatan lisan.
- b. Pemecatan dan sanksi hukum.
- c. Dipindahkan ke tempat lain.
- d. Diberi penghargaan atas kejujurannya.
Jawaban: b. Pemecatan dan sanksi hukum.
6. Soal tentang Manajemen Konflik
a. Bagaimana seharusnya PPS menangani perselisihan antara pemilih di TPS?
- a. Membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri.
- b. Menghentikan sementara proses pemungutan suara.
- c. Meminta bantuan dari pengawas pemilu dan keamanan setempat untuk menyelesaikan masalah.
- d. Memihak salah satu pihak yang lebih kuat.
Jawaban: c. Meminta bantuan dari pengawas pemilu dan keamanan setempat untuk menyelesaikan masalah.
