jfid – Tahun 2020 adalah tahun yang duka bagi Republik Indonesia. Banyak peristiwa penting dicatat jurnalfaktual.id. Mulai awal masuk dan penyebaran Corona serta kasus-kasus Korupsi yang mewarnai perjalanan Bangsa Indonesia di tahun 2020.
8 Januari, KPK dan Harun Masiku
Perburuan terhadap Harun Masiku bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait perkara pada 8 Januari 2020. Dalam operasi senyap itu, Tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka. Para tersangka itu ialah Harun Masiku, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.
Pemburuan KPK terhadap Harun Masiku. KPK lantas memasukkan Harun sebagai daftar buronan pada 29 Januari.
12 Januari, Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, kala itu menjelaskan, Kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor: SR–789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.
Kejaksaan Agung melakukan pemanggilan terhadap tujuh orang saksi terkait kasus korupsi di perusahaan BUMN, PT Asuransi Jiwasraya. Ketujuh orang tersebut menjalani pemeriksaan pada Senin 12 Januari.
Korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp13,7 triliun akibat PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Hendrisman Rahim Direktur Utama Jiwasraya; Harry Prasetyo mantan Direktur Keuangan Jiwasraya; Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya; Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX); dan Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada dan Tersangka baru seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 13 korporasi.
14 Februari, Awal Penyebaran Corona di Indonesia
14 Februari, Warga Negara Jepang dan Warga Depok menghadiri pesta dansa di Jakarta. Selanjutnya, pada 17 Februari, Warga negara Jepang menunjukkan gejala Demam. 27 Februari WN Jepang dinyatakan positif Corona. Warga Depok pada 16 Februari menunjukan gejala batuk, demam, dan sesak nafas. Pada 26 Februari, pasien yang dalam rawat jalan melakukan kontak fisik dengan Ibunya. Dokter mendiagnosa kedua pasien dengan Bronkitis. 1 Maret, kedua pasien diambil sampel, untuk diuji di Litbangkes. Pada 2 Maret, dua Pasien dinyatakan positif Corona.
5 Maret, Pemerintah Siapkan Siaga Darurat Pandemi Corona
Pada 5 Maret, Pemerintah Siapkan Siaga Darurat Pandemi Corona melalui Ahmad Yurianto juru bicara Penanganan dan pencegahan Covid 19.
Penyebaran Corona
10 Maret, WHO melalu Direktur Jendral WHO, Tedros Adano meminta pemerintah Indonesia dengan mengirim surat ke Jokowi untuk mendeklaeasikan darurat Corona.
Penyebaran Corona
Senin 30 Maret, Pemerintah Indonesia umumkan Darurat Sipil dengan regulasi PSBB dan Physical Distancing.
Penyebaran Corona
Pemerintah Gelontorkan BLT pada KPM
Pemerintah Luncurkan Kartu Pra Kerja
Pemerintah Luncurkan Bantuan UMKM
18 Agustus, Deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi
Pada 18 Agustus, sejumlah tokoh nasional berkumpul di tugu proklamasi. Diantaranya, Rocky Gerung, Refly Harun, Din Syamsudin, Gatot Nurmantyo, Amin Rais, Syahganda Nainggolan, Anton Permana dan Jumhur.
5 Oktober, UU Omnibuslaw Disahkan DPR-Pemerintah
Omnibus law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU itu.
6-8 Oktober, Buruh Mogok secara Nasional
6 Oktober, Demo Mahasiswa Bandung tolak UU Omnibus Law (Demo mengakibatkan Chaos, antara Mahasiswa dan Polisi).
7 Oktober, Demo tolak UU Omnibuslaw Rusuh di sejumlah daerah. Cikarang Bekasi, Tasik Malaya,. Jawa Barat, Massa merusak pintu gerbang DPRD. Pintu gerbang DPRD Semarang juga bernasib sama. Di Makassar, jalan protokol di blokir oleh massa.
8 Oktober, Demo Mahasiswa, Buruh, dan FPI Tolak Omnibuslaw.
13 Oktober, Sejumlah anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI ditangkap polisi, terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu.
Mereka adalah Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri dari KAMI Medan; Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin di KAMI Jakarta.
29 Oktober, Kerusuhan Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta di jln MH Thamrin.
10 November, Pulangnya Rizieq Shihab dari Arab Saudi disambut ribuan simpatisannya.
26 November, Eddy Prabowo Menteri KKP terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka ekspor benih lobster.
Selasa 1 Desember, Rumah Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Mahfud MD di Pamekasan, Madura, didemo massa simpatisan FPI.
Selasa 1 Desember, Aksi pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat membuat heboh. Namun, pemerintah menyebut Benny Wenda sekadar membentuk negara ilusi.
6 Desember, Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Politikus PDIP itu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi program bansos covid-19.
7 Desember, Penembakan 6 anggota FPI atau pengawal Rizieq Shihab oleh Polisi.
9 Desember, Pilkada Serentak di seluruh Indonesia.
10 Desember, Kabid Humas Polda Metro Jaya umumkan, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. “Pertama penyelenggara saudara MRS di pasal 160 dan Pasal 216, kedua ketua panitia HU, sekretaris panitia A, keempat MS penanggung jawab keamanan, kelima SL penanggung jawab acara, dan HI kepala seksi acara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Desember 2020.
16 Desember, Massa buruh melakukan unjuk rasa di bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat (Jakpus). Buruh menuntut agar Undang-Undang (UU) Nomor 11 tentang Cipta Kerja dibatalkan.
Selasa 22 Desember, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet dari beranda Istana Merdeka. Sandiaga Uno (Cawapres di Pilpres 2019/ Rival Jokowi) diangkat menjadi Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif.
