jfid – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, baru-baru ini menjanjikan akan memberikan modal sebesar Rp 10 juta kepada pengusaha muda tanpa agunan dan tanpa bunga jika terpilih pada Pilpres 2024.
Program ini bertujuan untuk mendorong kewirausahaan di kalangan anak muda, yang dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran dan ketimpangan.
Namun, seberapa realistis janji Cak Imin ini? Apakah modal Rp 10 juta cukup untuk memulai dan mengembangkan usaha di era digital ini? Bagaimana pula dengan kriteria, proses, dan dampak dari program permodalan ini?
kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal yang dikutip dari kompas.com, program yang diusung Cak Imin cukup baik, namun hanya bisa diberikan untuk skala usaha mikro dan ultramikro di sektor bisnis tertentu.
Faisal juga menilai, beberapa kalangan anak muda akan tertarik dengan program tersebut lantaran saat ini anak muda cenderung memiliki minat menjadi entrepreneur atau pengusaha dan tingginya angka pengangguran muda.
Namun, Faisal juga mengingatkan, pemerintah terpilih harus menyeleksi orang-orang yang layak mendapatkan modal tersebut.
“Berkaca pada banyak program pemerintah yang lain termasuk di antaranya bansos kan sering kali banyak salah sasaran, jadi kriteria menjadi penting dan proses pemilihannya itu juga menjadi penting,” ucap Faisal.
Selain itu, pemerintah perlu melihat rencana bisnis dan target pengusaha muda tersebut.
Dan juga, program permodalan ini tidak hanya sekadar memberikan uang saja, tetapi juga pendampingan, bimbingan, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengusaha muda.
Modal Rp 10 juta memang bisa menjadi stimulus awal bagi pengusaha muda yang ingin memulai usaha, terutama di bidang yang tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, seperti kuliner, kerajinan, atau jasa.
Namun, modal tersebut tentu tidak cukup untuk mengembangkan usaha di jangka panjang, apalagi di tengah persaingan yang ketat dan dinamis.
Pengusaha muda juga membutuhkan akses ke pasar, jaringan, teknologi, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi.
Oleh karena itu, program permodalan harus diintegrasikan dengan program-program lain yang dapat memberikan dukungan holistik bagi pengusaha muda, seperti inkubator bisnis, kredit usaha rakyat, bantuan hukum, pelatihan, dan sertifikasi.
Selain itu, program permodalan juga harus memiliki mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pemerintah harus menetapkan kriteria yang jelas dan objektif untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan modal, bagaimana proses pengajuan dan pencairan modal, dan bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan modal.
Pemerintah juga harus menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, penyelewengan, atau korupsi, seperti nepotisme, kolusi, atau suap.
Program permodalan yang dijanjikan Cak Imin memang menarik dan menjanjikan, tetapi juga memerlukan kajian dan perencanaan yang matang.
Pengusaha muda bukan hanya butuh modal, tetapi juga butuh dukungan dan perlindungan dari pemerintah.
Jika program ini hanya sekadar janji politik semata, maka akan sia-sia dan tidak berdampak bagi kesejahteraan anak muda dan bangsa.
