Jakarta, jfid – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan kesiapannya untuk mengamankan ruang siber Indonesia menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. BSSN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dewan Pers.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mencegah dan menangani ancaman siber yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilpres 2024. Menurutnya, ancaman siber akan meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan ruang siber untuk kegiatan politik.
“Di pilpres, penggunaan ruang siber untuk kegiatan politik itu pasti meningkat, tentunya prediksi kita juga akan meningkatkan juga ancaman,” ujar Hinsa dalam konferensi pers Lanskap Keamanan Siber di Indonesia di Kantor BSSN, Ragunan, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Hinsa menambahkan, Satgas ini sudah mulai beroperasi sejak bulan lalu dan akan terus berjalan hingga puncak Pilpres 2024. Satgas ini akan melakukan deteksi dini dan penilaian risiko terhadap sistem-sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Pilpres, seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pemilih (Silon), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirup).
“Kita melakukan operasi pengamanan atau pengamanan pilpres itu sudah kita mulai tahun ini mulai bulan lalu karena itu terus nanti sampai dengan puncak Pilpres. Kemudian kita kerja sama juga dengan instansi-instansi di pusat dan daerah terutama KPUD-KPUD di daerah, kita memberikan asistensi kemudian menyampaikan kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi kita sudah antisipasi,” kata Hinsa.
Selain itu, Satgas juga akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk mengawasi konten-konten yang berkaitan dengan Pilpres, seperti berita, opini, propaganda, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Hinsa mengatakan, konten-konten tersebut dapat menimbulkan disinformasi yang dapat membingungkan masyarakat dan merusak demokrasi.
“Mengapa perlu dicegah dan ditangani, karena ini membuat disinformasi yang kemudian masyarakat ini menjadi bingung, sesungguhnya informasi yang benar itu yang mana dari situlah kemudian kehadiran teman-teman media konvensional juga menjadi salah satu ukuran untuk mengukur apakah sebuah peristiwa yang diberitakan faktanya ada atau tidak. Faktanya sesungguhnya bagaimana. Oleh karena itu, kerja sama berkaitan dengan soal konten sebuah pemberitaan menjadi sesuatu yang penting juga karena menjadi ranah dari ruang lingkup tugas wewenang Kominfo,” ujar Hinsa.
Hinsa juga mengimbau peran serta masyarakat dan peserta pilpres untuk menggunakan ruang siber dengan bijak dan bertanggung jawab. Ia mengatakan, ada berbagai motif di balik serangan siber, salah satunya adalah untuk memengaruhi cara pikir seseorang sesuai kepentingan politik tertentu.
“Kita harapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penggunaan ruang siber ini secara bijak dan bertanggung jawab. Karena ada motif-motif tertentu di balik serangan siber ini. Salah satunya adalah untuk memengaruhi cara pikir seseorang sesuai kepentingannya,” kata Hinsa.
Hinsa menegaskan, BSSN akan terus berupaya untuk menjaga keamanan siber Indonesia, khususnya menjelang Pilpres 2024. Ia berharap, Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mengamankan ruang siber kita. Kita ingin Pilpres 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang sejuk, damai, dan bermartabat,” tutup Hinsa.
