JurnalFaktual.id – Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DIKBUD-NTB), Rabu, 8 Desember 2021.
Masa aksi menilai banyak sekali persoalan Pendidikan NTB yang belum diselesaikan oleh DIKBUD NTB sebagai perpanjangan tangan dari sekolah umum berlabel negeri di NTB.
Herman selaku Koordinator Lapangan, Ia menyampaikan, Pendidikan merupakan salah satu investasi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara maupun daerah, tetapi jangan jadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri oknum pejabat yang tak bermoral, sebagai contoh permaenan terstruktur anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah.
Menurutnya, Dana Bos Afirmasi dan kinerja (pembelian tablet) ini ada Indikasi penentuan salah satu merek barang dan salah satu pengusaha yang dilakukan oleh oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ (Kabid SMA) dan inisial IRW oknum PPK PKLK yang anggarannya untuk bidang SMA/SMK sekitar kurang lebih 34 M, yang ada indikasi permaenan yang terstruktur oleh para oknum yang di dalam Peraturan Mentri diatur bahwa pembelanjaan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah yang dibentuk oleh panitia bos sekolah masing-masing.
“Yang diperbolehkan belanja itu Kepala Sekolah atau bendahara dana BOS yang memiliki akses untuk melakukan pembelanjaan secara online, tetapi ada oknum pejabat yang mengkoordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian secara satu pintu,” ungkap Herman.
Selain itu, Ruslan menilai, adanya kegiatan Sabtu Budaya yang dimotori Dikbud NTB pun juga terindikasi bermasalah. Bagaimana tidak, pendidikan SMA maupun SMK yang masing-masingnya kurang lebih terdapat 640 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah NTB untuk diminta tanggungan mensukseskan agenda Sabtu Budaya tersebut.
“Masing-masing sekolah ini menanggung sampai 20 sampai 30 Juta rupiah/sekolahnya. Inikan konyol namanya, sama halnya Dikbud NTB memberlakukan sistem Pungutan Liar di bidang Pendidikan NTB, dan tentunya berlawanan dengan cita-cita Pendidikan untuk mencerdaskan SDM Indonesia yang unggul,” papar Ruslan selaku Korlap aksi yang tegas saat di depan kantor Dikbud NTB.
Fadhil Dahlan, Koordinator Umum APPM-NTB menyampaikan tiga poin indikasi masalah yang menjadi tuntutan untuk diperjelas ;
- Dana bos afirmasi dan kinerja 2019-2020 (pembelian tablet) senilai 34 M., oleh oknum di Dikbud NTB tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri di NTB.
- Agenda sabtu budaya yang dimotori Dikbud NTB itu ada indikasi pungutan terhadap masing-masing sekolah SMK/SMA Negri di NTB.
- Pengadaan 11 unit kapal sebagai project di Dikbud NTB di tahun 2018 dengan kurang lebih anggaran 24 M, ini terindikasi tidak sesuai spesifikasi.
Kepala Dikbud-NTB, H. Aidy Furqan, Ia menyampaikan terimakasih kepada APPM NTB yang telah memberi perhatian terhadap pembangunan dan pengelolaan pendidikan di NTB. Apa yang disampaikan dalam pokok-pokok pemikiran teman-teman APPM-NTB adalah menjadi atensi kami di jajaran Dikbud NTB.
“Tentunya saya akan tindak lanjuti dalam bentuk evaluasi program dan kebijakan di internal Dikbud maupun dengan melibatkan pihak sekolah dalam waktu dekat,” katanya.
“Tidak ada hal-hal temuan sesuai apa yang disampaikan, hanya saja kurang dikomunikasikan,” tegas Furqan, saat dikonfirmasi lewat via whatsapp.
