Oke, mari kita bongkar kebobrokan ini tanpa embel-embel sok bijak. Mari kita hadapi kenyataan: Indonesia baru saja kena serangan ransomware lagi, dan kali ini yang jadi korban adalah National Data Center (PDN) yang dikelola Kominfo.
Ya, Kominfo yang itu-itu lagi. Serangan ini bukan cuma sekedar gangguan kecil; ini adalah tamparan keras yang menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber kita.
Menkominfo dan Kebobrokan Keamanan Siber
Pada tanggal 20 Juni 2024, varian ransomware bernama Brain Cipher (varian dari LockBit 3.0) berhasil membobol sistem PDN.
Serangan ini menyebabkan lumpuhnya layanan publik dari lebih dari 200 lembaga pemerintah, termasuk layanan imigrasi.
Layanan penting ini terhenti, menyebabkan antrean panjang di bandara dan kekacauan lainnya.
Para hacker menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar, dan pemerintah bersikeras tidak akan membayar.
Nah, di sini kita mulai melihat masalah yang lebih besar. Bagaimana mungkin pusat data nasional bisa begitu mudahnya ditembus oleh ransomware?
Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem keamanan siber kita. Apa saja yang dilakukan Kominfo selama ini?
Kecurigaan dan Teori Konspirasi
Ada banyak teori yang beredar. Salah satunya, serangan ini diduga dilakukan oleh orang dalam. Tidak sedikit yang beropini bahwa ini adalah upaya untuk mengamankan anggaran lebih atau untuk menutupi kesalahan sendiri.
Di negara dengan sejarah korupsi yang masih kental, kecurigaan semacam ini sangat wajar. Tapi mari kita bersikap realistis, tuduhan tanpa bukti juga bisa kontraproduktif.
Kemudian, ada juga teori bahwa serangan ini adalah balas dendam dari para bandar judi online yang marah karena situs mereka diblokir oleh Kominfo.
Teori ini memang menggelitik, tetapi kita tahu bahwa hacker biasanya mencari keuntungan finansial, bukan sekedar balas dendam pribadi. Mereka menuntut tebusan besar, dan ini lebih menunjukkan motivasi mereka.
Transparansi yang Menjadi Masalah
Setiap kali ada insiden besar, kita selalu disuguhi pernyataan-pernyataan klise dari pejabat Kominfo yang terkesan menenangkan tetapi kosong isinya. Masyarakat butuh transparansi, bukan omong kosong.
Kenapa serangan ini bisa terjadi? Apa langkah konkret yang akan diambil untuk mencegahnya di masa depan? Ketidakjelasan seperti ini hanya akan membuat kepercayaan publik semakin luntur.
Presiden Joko Widodo sendiri pernah memerintahkan agar pemerintah berhenti mengembangkan aplikasi baru setelah permintaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun muncul dari pemerintah daerah.
Saat yang sama, serangan siber seperti ini menunjukkan betapa banyak aplikasi yang tidak terintegrasi dan sistem keamanan yang rapuh.
Tidak Ada Maaf untuk Keamanan Siber yang Bobrok
Keamanan siber harus menjadi prioritas utama, bukan hanya wacana. Kita tidak bisa lagi menerima alasan-alasan klise dari Kominfo.
Mereka harus mulai mengambil tindakan nyata, transparan, dan akuntabel. Investasi dalam teknologi, pelatihan, dan sistem yang lebih baik sangat diperlukan.
Kominfo harus berhenti menjadi kambing hitam setiap kali ada insiden, dan mulai menunjukkan hasil nyata.
Kalau tidak, serangan seperti ini akan terus berulang, dan rakyat akan terus menderita akibatnya.
Penutup
Ransomware yang menyerang PDN ini harus menjadi peringatan keras bagi kita semua. Sudah waktunya kita berhenti saling menyalahkan dan mulai mencari solusi nyata. Kita butuh perubahan sistemik, kerjasama yang solid, dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Menkominfo, tidak usah dengarkan suara kami. Kami ingin keamanan, kami ingin transparansi, kami ingin tindakan nyata dan kami ingin anda mundur dari jabatan daripada terus bicara seperti seorang kiyai elit yang tak pernah merasakan kelaparan.
Jangan biarkan serangan ini menjadi episode lain dalam drama keamanan siber yang tak berkesudahan.
Serangan ini seharusnya menjadi titik balik, langkah awal menuju Indonesia yang lebih aman dan tangguh di dunia digital. Dan untuk itu, Kominfo harus berhenti menjadi bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi.
