jf.id – Keluarnya Keputusan DKPP terhadap Ketua dan Anggota KPU Kab. Lombok Tengah yang memberikan sanksi terhadap jajaran komisioner KPU Kab. Lombok Tengah diharapkan tidak mengganggu kinerjanya, apalagi sebentar lagi KPU Kab. Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pilbup tahun 2020. Kamis, 30/01/2020.
Terkait dengan sanksi yang diberikan oleh DKPP tersebut, Bahaidin, tokoh Pemuda Lombok Tengah berharap tidak berpengaruh besar terhadap keberlangsungan terselenggaranya Pilbup tahun 2020.
“tentu sebagai warga Lombok Tengah berharap, KPU Kab. Lombok Tengah bisa konsentrasi dan maksimal dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut, ” kata Bahaidin.
Poin penting yang bisa diambil dari sanksi yang diberikan DKPP kepada KPU Lombok Tengah dianggapnya sebagai cambuk yang harus diperhatikan oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Lombok Tengah.
“jangan sampai keputusan DKPP tersebut mengganggu kinerja KPU, sekaligus juga keputusan DKPP tersebut harus diperhatikan untuk perbaikan kinerja, kita positif thinking dan yakin, bahwa independensi KPU Lombok Tengah masih tetap terjaga untuk kesuksesan Pilbup Lombok Tengah,” sebut Bahaidin.
Sebagai bentuk partisipatif, Bahaidin berharap agar sebagai masyarakat harus tetap menanamkan sikap percaya terhadap kinerja KPU Lombok Tengah.
“di samping itu juga, kita sebagai masyarakat harus tetap mengkawal, mengawasi, agar KPU Lombok Tengah memang bisa berbenah dalam hal kinerja, sebab jika kinerja terganggu maka Pilbup tahu 2020 ini akan gagal dan kita sebagai masyarakat akan malu dan rugi selama 5 tahun, “imbuhnya.
Adanya keputusan DKPP tersebut merupakan jalan untuk seluruh Komisioner KPU Lombok Tengah memperbaiki diri.
“mari kita khusnudzon saja, semoga dengan keputusan DKPP tersebut, KPU Lombok Tengah bisa bekerja sesuai dengan amanah Undang-Undang,” sebutnya.
Laporan: M Rizwan
