Opini jfID – Penolakan terhadap Surat Keputusan DPP PAN nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/030/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 yang mendukung pasangan Achmad Fauzi- Dewi Khalifah di Pilkada Sumenep. Bermula dari deklarasi kader PAN pada 8 Maret 2020 yang dihadiri 22 DPC se Kabupaten Sumenep, di rumah Aspirasi dan mengeluarkan maklumat “Asal Bukan Fauzi”.
Setelah keluar maklumat dari kader PAN Sumenep, yang bunyinya “Asal Bukan Fauzi”. Para Kader PAN DPD Sumenep, menggelar rapat Pleno pada 17 Maret, yang produk putusannya mendukung Hairul Anwar (Kader PAN) maju di Pilkada Sumenep, mendampingi Fattah Jasin.
Dari 27 DPC PAN Sumenep, hanya 1 DPC (DPC Ambunten) yang mendukung pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah. Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik, Zamrud Khan, jika koalisi PDIP-PAN justru merugikan PDIP. Karena dengan alasan, para loyalis Hairul Anwar tetap mengikuti arah Politik Hairul dengan mendukung Fattah Jasin menjadi Bupati Sumenep.
PAN menjadi Mobil tanpa penumpang, sebagaimana yang disampaikan, Pengamat politik Sumenep, Iyan Kay. Dukungan DPP PAN pada Pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah, seperti dukungan kaleng-kaleng.
Pembina Organisasi dan Kaderisasi, Kyai Ahmad Azizi, menyatakan, jika jalan satu-satunya untuk menyelamatkan PAN Sumenep. DPP PAN harus mencabut Surat Keputusan dukungan pada pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah. Karena menurutnya, hanya itulah jalan terbaik.
Hairul Anwar, kader PAN yang diusung maju di Pilkada Sumenep, melihat putusan DPP PAN, dirinya tidak kecewa. “Saya tidak kecewa, hanya kaget saja. Karena yang diusung DPP, selain bukan kader juga tidak pernah menginjakkan kaki di kantor DPD PAN Sumenep,” ujar Pengusaha muda tersebut.
Hairul Anwar menambahkan, jika dirinya sebagai kader PAN, tidak mengenal Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah. “Jika yang direkom DPP PAN saya tidak mengenal, seperti apa visionernya untuk membangun Sumenep. Lain dengan pak Fattah Jasin yang sudah melakukan pengabdian lebih dari 30 tahun untuk Jawa Timur,” terangnya.
Dalam situasi pandemi saat ini, saya melihat DPP PAN melakukan langkah dekonstruksi internal Partai. Bayangkan saja, seorang pendiri seperti Amin Rais (bapak Reformasi) dibiarkan keluar oleh Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN) apalagi seorang Tokoh kelas daerah seperti Hairul Anwar.
Saya sama sekali tidak menepis, apa yang diungkapkan Hairul Anwar, jika Partai tidak boleh menjadi Industrial Politik. Tudingan seperti adanya Makelar Politik, kesimpulan logika sehat kita yang bisa menjawab.
Kiamat kecil di PAN sudah dimulai (baca: mundurnya Hanafi Rais) dan Kiamat itu dilanjutkan ke ujung Timur Pulau Madura. Kader-kader PAN Sumenep menangis, saat Hairul Anwar, kembali dihianati.
