KKP Segera Realisasikan Kebijakan Perlindungan untuk Nelayan Lumajang

Rasyiqi
By Rasyiqi
3 Min Read

jfid – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan status Gunung Semeru masih dalam level II atau status waspada, menyusul terjadinya Awan Panas Guguran (APG) pada Sabtu 16 Januari 2021. Imbas awan panas tersebut, lima kecamatan di Lumajang, Jawa Timur terkena hujan abu vulkanik.

Termasuk kecamatan dan desa – desa pesisir di Lumajang, Jawa Timur. Hampir semua terkena dampak abu vulkanik dari gunung Semeru menghujani desa pesisir seperti Desa Wotgalih, Desa Jatimulyo, Desa Pandanwangi, Pandanarum, Desa Selok Anyar, Desa Selok Awar-awar, Desa Bades dan Desa Bulurejo, Desa Tegalrejo, Desa Dampar, Desa Buluk Rejo, Desa Nguter dan Tegal Rejo. Semua desa ini, berada di pesisir selatan Pulau Jawa.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera berkoordinasi dengan pihak asuransi, perusahaan perikanan, dan stakeholder agar segera menyiapkan bantuan, jaminan dan donasi untuk membantu masyarakat pesisir yang terkena dampak semburan larva gunung semeru.

“Selama ini, PNBP nelayan Lumajang hanya ditarik dan belum maksimal dapat jaminan perlindungan. Karena saat ini erupsi vulkanik gunung Semeru yang dampaknya pada masyarakat pesisir lumajang. Pemerintah harus kembalikan penerimaan PNBP tersebut, dalam bentuk bantuan jaminan dan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir Lumajang, seperti nelayan, pembudidaya, petani garam, rumput laut dan lainnya.” ujar Rusdianto Samawa dalam siaran persnya yang diterima jurnalfaltual.id (05/12/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga, segera mendata nelayan terdampak yang banyak mengalami kerugian. Terutama, antisipasi gempa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Perlu KKP memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, segera fasilitasi serta pendampingan kepada nelayan dan keluarganya. Karena dampak abu vulkanik ini sangat besar.” tegas Rusdianto.

Kedepan, perlu juga diantisipasi. Karena hujan vulkanik juga dapat merusak ekosistem laut, sehingga terancam mengurangi produktifitas dan usaha nelayan penangkapan ikan. Apalagi, daerah tambak sudah jelas terdampak paling mengalami kerugian.

“KKP harus menggerakkan seluruh industri perikanan agar memberikan CSRnya untuk pemulihan masyarakat pesisir yang terdampak abu vulkanik saat ini.” tutup Rusdianto.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article