jfid – Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini berganti istilah menjadi Bantuan Sosial Pangan (BPS) untuk warga kurang mampu itu semakin gaduh pasca beredarnya broadcast salah satu Kepala Bidang (Kabid) Dinas Sosial Lotim yang meminta supaya Agen E-Warong yang menyalurkan bantuan tersebut tidak melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan suplayer yang baru.
“Kepada YTH. bapak / Ibu Koord Agen BPNT Masing masing di tempat. Ass Wr Wb. Dalam rangka menjaga stabilitas program Sembako / BPNT kami mengharapkan kepada semua agen / E Warong untuk tidak mengganti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemasok barang / Suplier, terkecuali dg alasan tidak terpenuhinya prinsip program yaitu 6 T. Demikian hal ini kami sampaikan agar prog sembako semakin kondusip. Wass Wr Wb. Dinas Sosial Lombok Timur. Kabid PSPFM. Saifuddin Zuhri”, demikian bunyi surat tersebut yang kemudian megundang banyak orang untuk berkomentar, Senin, (02/11).
Salah satu orang yang berkomentar ialah Taufik Hidayat, Ketua Koalisi Penggerak Ekonomi Sosial (KOREKSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dirinya menilai bahwa broadcast yang dilakukan oleh Kabid tersebut menjadikan program Kenterian Sosial itu makin gaduh dan ribut di Lombok Timur.
Pasalnya, lanjut Taufik, program tersebut memang sedang dalam keadaan gaduh antar masing-masing suplayer, dimana mereka saling tuding satu sama lain atas penguasaan item dalam pengadaan komoditi pada bantuan tersebut. Menurutnya, dengan munculnya Broadcast itu justru membuat Kegaduhan tersebut semakin parah dan terkesan memihak pada salah satu Suplayer.
“Program ini semakin gaduh karena oknum Kabid Dinas Sosial ikut campur mengintervensi PKS, buktinya ada broadcast di aplikasi whatshap yang mengarahkan agar agen tidak merubah PKS, padahal PKS itu kan mau-maunya agen, kenapa malah muncul pesan whatshap agar PKS tidak dirubah,” kata Taufik Hidayat.
Taufik sangat menyayangkan perilaku oknum kabid tersebut dan menduga bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah tindakan untuk melindungi salah satu suplayer.
“Harusnya hal yang begini tidak boleh dilakukan, apalagi menggunakan broadcast, pesan berantai ke Agen. Dan saya menduga oknum ini melindungi Suplier Daging yang menguasai hampir setengah lebih kecamatan yang ada di Lombok Timur,” ujarnya.
Iapun menambahkan, akibat perilaku oknum Kabid tersebut, tentu yang diuntungkan adalah Suplayer tertentu, sehingga patut diduga ada Persekongkolan jahat antara Oknum Kabid Dinsos dan Suplayer Daging, yang merupakan salah satu Ketua Partai di Lombok Timur.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Lotiim, Saifuddin Zuhri mengakui bahwa dirinya lah yang membuat broadcast tersebut. Dia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegaduhan yang terjadi bari-baru ini.
“Tentang hal ini memang benar saya yang buat, karena Dinsos selaku pengendali program memiliki kewajiban untuk menjaga kondisifitas program ini,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui whatsApp.
Pasalnya, lanjut Saifuddin, kegaduhan yang terjadi di beberapa kecamatan seperti di Sakra Barat, Keruak, Lenek dan Pringgasela itu disebabkan oleh munculnya PKS baru yang membuat agen menjadi bingung.
“Sakbar, Keruak, Lenek, Pringgasela, terjadi kegaduhan dan agen bingung, serta terjadi persaingan tidak sehat antar suplayer, akibatnya munculnya PKS baru, karena itulah kemudian saya dengan cepat membuat broadcast itu agar agen tidak memutus PKS, terkecuali suplayer sudah tidak memenuhi prinsip 6 T,” tutupnya.
