jfID – Berbagai ikhtiar dilakukan Provinsi NTB agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, sehingga mampu menjadi daerah yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang. Salah satunya dengan menerapkan metode Balance Scorecard (BSC), dengan aplikasi E-Kinerja dan diperkuat dengan adanya kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Adanya aplikasi E-Kinerja ini tak hanya menjadi alat ukur kinerja pejabat Pemprov NTB, namun juga diharapkan dapat menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB sebagai learning organization atau organisasi yang terus belajar menjadi lebih baik. Dengan segala upaya tersebut, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap Provinsi NTB bisa mendapatkan nilai AA atau pada hasil evaluasi SAKIP kali ini.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, saat mengikuti Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin 31/8. Rapat tersebut digelar secara daring dan dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) dan diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov-NTB.
“Kami memaknai penggunaan E-Kinerja ini bukan hanya toolsnya saja yang penting. Tp tools ini bisa jadi learning organisation. Jika gagal akan ada cost of learning di dalamnya yang bisa dijadikan pelajaran bagi setiap OPD untuk menjadi lebih baik,” jelas Bang Zul, panggilan akrab Gubernur, Senin (31/8).
Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani juga dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB yang mendapatkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengelola aset secara Profesional, membangun Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu. Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan, Serta, Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan selain berikhtiar untuk memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani, Pemprov NTB juga mengerahkan seluruh upaya untuk menjadi pemerintahan yang benar-benar terbuka dan transparent bagi masyarakat. Masyarakat NTB disuguhkan empat portal untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah, murah, dan cepat. Ke-empat portal informasi tersebut adalah, Portal Website PPID NTB, website masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care dimana keluh kesah masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh pejabat terkait.
“Gubernur, pejabat-pejabat daerah, hingga seluruh OPD juga didorong agar selalu aktif di sosial media agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luas,” Jelasnya.
Seluruh usaha tersebut membuahkan hasil, berbagai penghargaan diraih Provinsi NTB atas berbagai terobosan dalam membuat sistem birokrasinya menjadi lebih baik. Di antaranya, Provinsi NTB Raih “GOLD” Penghargaan “Indonesia’s Attractiveness Award” 2019 dan Penghargaan Ombudsman RI “Predikat Kepatuhan Tinggi” atas keberhasilannya menembus zona hijau atas kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Pelayanan Publik dengan nilai Skor 97,58. NTB juga berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif 2019. Anugerah disematkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta.
