Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
No Result
View All Result
Kirimkan
Jurnal Faktual
  • News
    • Peristiwa
    • Hukum dan Kriminal
    • Politik
    • Birokrasi
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Profil
  • OpiniHot
Kirimkan
  • Login
  • Register
New & Opini
Home Berita

GP Ansor Loteng Pertanyakan Kelanjutan JPS dan Mahalnya Rapid Test

by Lalu Nursaid
7 bulan ago
in Berita
Reading Time: 4min read
0
GP Ansor Lombok Tengah bersama Tim Pansus

GP Ansor Lombok Tengah bersama Tim Pansus

Share on FacebookShare on Twitter

jfID – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Lombok Tengah mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan penanganan Covid-19 yang dinilainya tidak jelas.

Kedatangan GP Ansor di kantor DPRD disambut baik oleh Tim Pansus Covid-19 di ruang rapat AKD, Selasa, 7 Juli 2020.

Disampaikan ketua GP Ansor Lombok Tengah, Wahyu Satriadi, menurutnya, pelaksanaan penanganan Covid-19 yang dinilainya tidak jelas yang sampai sekarang kelanjutan dari JPS Bersatu ini masih belum ada kabarnya lagi.

“Malah, info yang kami dapatkan JPS dari Pemda Lombok Tengah ini akan dikurangi dari Rp.600.000 menjadi Rp.300.000 yang akan dibagikan sampai Desember 2020. Tapi belum ada eksekusinya sampai saat ini,” ungkap Wahyu.

Hal senada disampaikan Ahmad Wahyudi, menurut informasi dari pemerintah desa, JPS Bersatu ini akan mengalami perubahan tapi pelaksanaannya seolah-olah lenyap tanpa kabar.

BACAJUGA

No Content Available

“Malah simpang siur, ada juga JPS perluasannya berbentuk sembako, tapi mana dan kapan??. Kami minta penjelasannya,” tegas Wahyudi.

Selain itu, GP Ansor juga menyoroti mahalnya biaya Rapid Test yang mencapai angka Rp.500.000 persekali test.

Menurut Wahyu ketua GP Ansor Lombok Tengah, dengan jumlah biaya sangat besar itu sangat memberatkan bagi masyarakat bawah (Lawer klas), terutama untuk mahasiswa yang kuliah di luar daerah.

“GP Ansor melihat hal tersebut, jangan dikemudian menjadi peluang adanya permainan tarif dan proses dari Rapid Test itu sendiri,” katanya.

Berdasar data dan informasi yang diterima oleh GP Ansor, distribusi jumlah masker di desa-desa oleh Pemda Lombok Tengah memang tidak sesuai dengan ajuan awal yang berpatokan pada jumlah penduduk desa terkait. Banyak desa yang hanya menerima sebagian saja.

“Kami katakan ini terjadi di semua desa, terus kemana sisa maskernya? Apakah ini memang jumlahnya benar 2 juta atau tidak? Bertemu Bupati kami siap beberkan temuan,” tambahnya.

Kendati demikian, menanggapi hal-hal yang disampaikan GP Ansor tersebut, Suhaimi selaku ketua Tim Pansus akan menjadikan hal tersebut sebagai materi konsultasi lanjutan dengan pihak pemda.

“Kami menyayangkan Bupati Lombok Tengah tidak menggunakan kuasa diskresinya untuk bekerja sebaik-baiknya,” tuturnya.

Terkait dengan Rapid Test, walaupun ini merupakan aturan yang menjadi keharusan masyarakat tapi memang rentan menjadi ladang bisnis di tengah pandemi.

“Rapid itu bukan untuk mengecek atau mendeteksi virus corona, tapi hanya menguji anti bodi saja. Kita usul ditiadakan saja,” tutup Suhaimi selaku ketua Tim Pansus.

ShareTweetSendShare

Related Posts

Foto : Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI) Abdul Majid, S.Hi., bersama Ketua Mataram Care Society (MCS), Taufik Hidayat

NDI dan MCS Pertanyakan Posisi Direktur RSUP NTB yang Lowong

2 hari ago
Foto : ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah

Dekranasda NTB Dukung Kerajinan Tenun Ikat

5 hari ago
Foto : Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah saat meresmikan Lapak Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur

Umi Rohmi Dorong Produk Pringgasela Mendunia

5 hari ago
Foto : Pelaku pencabulan saat diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram

Mantan Anggota DPRD NTB Empat Periode Cabuli Anak Kandung

6 hari ago

Awal Tahun 2021, Polisi Bangkalan Ringkus 13 Budak Sabu

6 hari ago
Foto : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian

Ini Pesan Tito Karnavian ke Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit

1 minggu ago
Load More
Next Post
Wakil Gubernur NTB saat kunjungi Pasar Tradisional

Pantau Penerapan Protokol Covid-19, Wagub NTB Sidak Tiga Pasar Tradisional

Discussion about this post

POPULER

  • Baca
  • Opini
  • Berita
Kapasitas sesak penjara (foto: bbc)
Fokus

Hukum Sebagai Penyembah Problem Sosial

26/01/2021
Foto : Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI) Abdul Majid, S.Hi., bersama Ketua Mataram Care Society (MCS), Taufik Hidayat
Berita

NDI dan MCS Pertanyakan Posisi Direktur RSUP NTB yang Lowong

25/01/2021
Opini

90% Warteg akan Terpukul Tutup di Tahun 2021, UKM Lainnya Bagaimana?

22/01/2021
Foto : ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah
Berita

Dekranasda NTB Dukung Kerajinan Tenun Ikat

22/01/2021
Jurnal Faktual

© 2020

Informasi

  • Pedoman
  • Redaksi
  • Periklanan
  • Privacy Policy
  • Tentang
  • Rilis Berita
  • Saran Translate

Terhubung

No Result
View All Result
  • Opini
  • News
    • Birokrasi
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Politik
    • Wisata
    • Profil
    • Polling
  • Kirim Tulisan
  • Login
  • Sign Up

© 2020

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.