Bila Covid-19 Hingga Agustus, Lombok Barat Terancam Bangkrut

jfID – Pernyataan itu disampaikan tersirat Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Terbatas di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung.

Dikatakan bupati, refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan saat ini, akan menjadi bahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) nantinya. Dia meminta jangan sampai nanti terjadi kekagetan. Sesuai dengan paparan yang disampaikan Asisten II Setda Lombok Barat, Hj.Lale Prayatni bahwa ada sekitar Rp 430 milyar APBD terkoreksi selama enam bulan Covid-19. Jika lebih, lanjutnya, dipastikan bisa melebihi angka Rp 430 milyar.

“APBD kita yang hilang Rp 430 milyar itu berdasarkan hitungan enam bulan Covid-19 sejak Maret sampai Agustus 2020. Jika lewat dari itu akan lain lagi,” kata bupati tampak khawatir.

Diakui bupati, pada awal tahun 2020 Lombok Barat cukup optimis. APBD, PAD dan pembangunan yang akan direncanakan berjalan lancar. Namun Covid-19 merubah kondisi. Membandingkan PAD yang masuk Januari-Februari 2020 dengan PAD yang masuk 2018 bulan yang sama sebelum gempa, capaiannya saat itu jauh lebih tinggi yaitu sekitar 150 persen. Januari-Februari 2020 PAD hanya mencapai Rp 27 milyar. Lebih parah lagi, ketika pada 2 Maret 2020 pemerintah pusat mengumumkan ada Covid-19, Indonesia langsung terpukul, tidak ketinggalan Lombok Barat.

“Kalau saya tidak salah ingat, pada bulan Maret (2020) itu PAD yang masuk hanya tujuh juta rupiah. Kalau Januari-Februari mencapai Rp 27 milyar. Dari Maret sampai Mei (2020) hanya sembilan milyar (rupiah),” papar bupati menyebut rendahnya PAD Lombok Barat setelah Covid-19 menyerang.

Bupati khawatir, PAD akan makin merosot jika angka trend Covid-19 ini tidak menunjukkan angka penurunan. Sebagai informasi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi kabupaten terbesar kedua peraih angka paparan Covid-19 di NTB setelah Kota Mataram. Dalam konteks ini, bupati mengajak jajarannya untuk ikut secara mandiri, secara personal mensosialisasikan bagaimana sikap Pemerintah Lombok Barat menghadapi Covid-19 ini. Semua ajakan ini tidak hanya dalam konteks APBD, tetapi ke semua lini, termasuk kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan angka kriminalitas dan angka kemiskinan.

Namun demikian, selain kekhawatiran tersebut, ada juga secercah kegembiraan yang disampaikan bupati. Daerah yang bermotokan Patut Patuh Patju ini, sebut bupati, sedikit bisa bernapas lega, karena jatah Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditahan pusat seperti sejumlah kabupaten/kota lain.

“Alhamdlillah kita sudah melakukan refocusing dan realokasi. Ada dua kabupaten/kota dan Provinsi NTB tidak mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri termasuk kita di Kabupaten Lombok Barat,” syukur bupati.

Bupati mengaku khawatir jika saja sanksi itu dijatuhkan pada daerahnya. Sanksi penundaan 35 persen DAU oleh pusat, jelas menjadi pukulan terberat. Dampak dari sanksi ini kata bupati, kemungkinan gaji bisa saja akan tertunda serta potensi keributan akan sangat tinggi.

Menyinggung New Normal, bupati mengaku pihaknya sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah ke arah itu. Karena sejak Maret lalu, sebutnya, tidak pernah dilakukan rapim serupa seperti yang digelar Jumat (5/6).

“Ini sebenarnya sebuah contoh menuju New Normal. Kita rapim, jarak diatur, peserta rapim dibatasi dan semua kita memakai masker serta berusaha semua standar protokol kesehatan dilaksanakan,” tegas bupati di hadapan Sekda Lombok Barat, H. Baehaqi, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta Camat dan Sekcam se-Lombok Barat.

Di tempat yang sama, Asisten II, Hj.Lale Prayatni, secara rinci memaparkan target realisasi PAD sampai 29 Mei 2020 Rp 181 milyar lebih, baru terealisasi Rp 78,2 Milyar lebih, termasuk dari BLUD. Dilihat dari persentase baru 28,50 persen. Presentase ini, sebut Lale, masih sangat jauh dari target. Demikian juga paparan terkait anggaran belanja sebesar Rp 1,7 Triliun lebih. Realisasinya baru Rp.172,8 milyar atau 22,20 persen untuk belanja langsung.

Sementara itu, Asisten III, H. Mahyudin memaparkan kondisi fiskal sesuai perintah penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19.

Disebutkan, secara total anggaran yang dimiliki Lombok Barat awalnya sebesar Rp. 1,84 triliun lebih. Pada bulan Maret 2020, ada beberapa yang digeser untuk penanganan Covid-19.

Jumlah anggaran yang direfokusing dan direalokasi sebesar Rp 72,5 Milyar lebih dari seluruh OPD yang ada. Dilaporkan Mahyudin, setelah dilakukan penggeseran, maka struktur APBD menjadi berkurang sebesar 134 milyar.

Secara bergantian, laporan juga disampaikan Asisten 1, H. Agus Gunawan yang membahas penyelengaraan lomba inovasi daerah dalam menyiapkan tata normal baru, produktif dan aman Covid-19. Lombok Barat sebut Agus, akan ikut dalam lomba ini.

Sekda H. Baehaqi membuat catatan dan kesimpulan dari rapim yang dilakukan. Pertama, Baehaqi meminta kepada OPD agar kerja cepat dan segera menyesuaikan pagu sesuai hasil refocusing melalui Bappeda Lombok Barat.

Berikutnya, mencermati dan mempelajari SOP New Normal sesuai sektor dan pelayanan masing masing OPD. Ketiga, Baehaqi mengulang menyebut tren Covid-19 di Lombok Barat yang masih mengalami peningkatan. Yang terakhir Baehaqi menyebut, semua OPD supaya terkonsentrasi untuk menangani Covid-19. Dengan kata lain, semua agar menempatkan diri dan berfungsi sebagai Humas-nya Lombok Barat terkait penanganan Covid-19.