jfid – Terkait adanya beberapa indikasi dugaan penyelewengan di lingkup Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, APPM-NTB menilai adanya konspirasi masif dan terstruktur antara Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pelaku terduga KKN yang masih mengemban jabatan fungsional di Kemenag NTB.
Koordinator Lapangan, Salfian saat berorasi menyampaikan bahwa Kakanwil Kemenag NTB terkesan melindungi H.M.A, yang terindikasi melakukan Jual beli kuota haji tahun 2019, jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019.
“Dan juga H.E.M, yang terindikasi terlibat dalam
Kasus Maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan dana bos tahun 2018, Ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah, serta keduanya pernah dipanggil dan diperiksa KPK RI, Polda NTB dan Ombusmand RI Perwakilan NTB,” ungkap Korlap saat di depan kantor Kanwil Kemenag NTB, Jum’at (6/11) kemarin.
Lebih lanjut Koordinator Umum, Irfan menegaskan, bahwa APPM-NTB membangun mosi tidak percaya terhadap Kakanwil Kemenag NTB, karena masih membiarkan oknum inisial terduga KKN berleha-leha di lingkup Kementrian Agama NTB. “Sehingga dengan ini kami meminta Menag RI dan Irjen Kemenag RI untuk tidak memberikan ruang atau tempat kepada oknum H.M.A dan H.E.M. serta memecat Kakanwil Kemenag NTB yang baru menjabat beberapa bulan ini,” katanya.
Menanggapi hal demikian, Kakanwil Kemenag NTB, Dr. H. Zaidi Abdad, MA., ia menegaskan, kami di Kemenag sangat terbuka dengan apa yang menjadi tuntutan teman-teman masa aksi, tetapi harus sesuai dengan data dan fakta hukum yang ada. “Yang harus teman-teman ketahui bersama, pertama kali yang didengungkan saat saya memimpin Kemenag NTB ini, yakni membangun zona integritas, itu sebabnya terpampang besar di depan kantor ini Gema Zikir, Gerakan Kementrian Agama Menuju Zona Integritas dan Kepentingan Individu Relijius,” tutupnya.
Discussion about this post