jf.id – Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan adanya konflik kepentingan antara bisnis dan kebijakan publik. Kasus ini juga mengungkap adanya praktik suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang melibatkan pejabat publik dan swasta dalam industri kelapa sawit.
Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian, produksi CPO Indonesia pada tahun 2021 mencapai 48,3 juta ton, meningkat 4,2 persen dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada tahun 2021 mencapai US$ 28,7 miliar atau setara dengan Rp 409 triliun (kurs Rp 14.250 per dolar AS).
Namun, di balik kontribusi positif industri kelapa sawit bagi perekonomian nasional, terdapat pula sejumlah masalah yang mengancam keberlanjutan sektor ini.
Ketidakcukupan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri disebabkan oleh perbedaan harga antara pasar domestik dan internasional. Harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional cenderung lebih tinggi dibandingkan di pasar domestik, sehingga produsen lebih menguntungkan jika mengekspor CPO daripada menjualnya di dalam negeri. Akibatnya, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri berkurang dan harga minyak goreng melonjak.
Negara mengalami kerugian akibat pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya kepada perusahaan tertentu tanpa transparansi dan akuntabilitas. Fasilitas ekspor ini berupa pembebasan pajak ekspor yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Selain itu, ada dugaan bahwa fasilitas ekspor ini diberikan dengan memberikan suap dan hadiah kepada pejabat publik yang berwenang.
Kerusakan lingkungan terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan upaya konservasi dan perlindungan hutan. Perkebunan kelapa sawit seringkali menggantikan hutan alam dan lahan gambut yang memiliki peranan penting bagi iklim dan keanekaragaman hayati. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat dan petani lokal yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng
Faktor yang memicu terjadinya kasus korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya adalah kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah:
Pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2020 yang mengatur jenis produk kelapa sawit yang dapat diekspor, seperti CPO, olein, stearin, RBD palm oil, RBD palm kernel oil, dan produk turunan lainnya yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.
Kedua, ada fasilitas ekspor yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut termasuk memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), berkomitmen untuk memasok minyak goreng ke pasar dalam negeri, dan berkomitmen untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa sawit di dalam negeri. Fasilitas ekspor ini berbentuk pembebasan pajak ekspor.
Ketiga, untuk menambah pasokan di pasar dalam negeri, pemerintah melakukan impor minyak goreng dari negara-negara lain, dengan jumlah impor mencapai sekitar 1,2 juta ton pada tahun 2021, terutama dari Malaysia dan Argentina.
Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik menghadapi beberapa kelemahan dan dampak negatif sebagai berikut:
Pertama, pemberian fasilitas ekspor kepada perusahaan tertentu tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini menciptakan peluang untuk terjadinya korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta dalam kasus korupsi. Selain itu, praktik ini juga menciptakan ketidakadilan dan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha kelapa sawit.
Kedua, kurangnya pengawasan yang efektif dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang menerima fasilitas ekspor tanpa memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut menyalahgunakan fasilitas ekspor, seperti tidak memenuhi komitmen untuk memasok minyak goreng ke pasar domestik, mengabaikan pengembangan industri pengolahan kelapa sawit di dalam negeri, dan tidak mematuhi standar lingkungan yang berlaku.
Ketiga, kebijakan impor minyak goreng yang dilakukan hanya bersifat sementara tanpa strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Kebijakan impor ini tidak menyelesaikan akar masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik. Selain itu, impor minyak goreng juga berpotensi merugikan petani kelapa sawit lokal karena harus bersaing dengan harga minyak goreng impor yang lebih murah.
Rekomendasi Kebijakan
Setelah evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik, terdapat beberapa saran kebijakan yang dapat dilaksanakan. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan fasilitas ekspor kepada perusahaan tertentu, dengan melibatkan lembaga-lembaga independen seperti KPK, BPK, dan masyarakat sipil dalam proses penetapan, pengawasan, dan evaluasi fasilitas ekspor tersebut. Fasilitas ekspor harus diberikan berdasarkan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kepentingan nasional.
Selain itu, hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil untuk para pelaku korupsi yang terlibat dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Langkah ini melibatkan pengusutan kasus korupsi sampai ke akarnya, penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat baik sebagai pemberi maupun penerima suap dan gratifikasi, serta penyitaan aset hasil korupsi untuk dikembalikan ke negara. Hukuman harus sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi.
Pengembangan industri hilir kelapa sawit di dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor ini, seperti pembebasan pajak, bantuan modal, dan teknologi. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk industri hilir kelapa sawit agar bisa bersaing di pasar domestik dan internasional.
Kesejahteraan dan kemandirian petani kelapa sawit perlu ditingkatkan. Pemerintah bisa memberikan bantuan dan perlindungan bagi petani seperti bantuan bibit, pupuk, alat, asuransi, dan kredit. Pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi pemasaran juga perlu ditingkatkan. Pemerintah harus mendorong pembentukan koperasi atau asosiasi petani kelapa sawit yang bisa meningkatkan kekuatan tawar dan akses informasi bagi petani.
Selanjutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam industri kelapa sawit. Standar lingkungan yang ketat dan berkelanjutan harus diterapkan untuk perusahaan yang bergerak di sektor ini. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pembukaan lahan dengan pembakaran, pengrusakan hutan dan lahan gambut, dan pencemaran air dan udara juga harus dilakukan.
