Bangkalan, Jfid – Polemik keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan semakin menguat menjelang akhir masa jabatan pada Desember 2025. Salah satu anggota Dewan Pendidikan secara terbuka mengakui bahwa sebagian besar rekomendasi lembaganya tidak dijalankan pemerintah daerah, khususnya bupati dan Dinas Pendidikan.
Ia mencontohkan, pada tahun 2021 Dewan Pendidikan sempat aktif memberi rekomendasi, termasuk terkait program KIP hingga pengaturan jam belajar. Namun, setelah itu, banyak rekomendasi lain yang tidak ditindaklanjuti.
“Pasca itu, banyak rekomendasi-rekomendasi kita yang tidak diikuti Dinas Pendidikan. Jadi lebih baik Dewan Pendidikan itu tidak ada daripada rekomendasi kita tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kinerja sebagian anggota Dewan Pendidikan yang dinilai tidak maksimal. Dari sebelas anggota, hanya segelintir yang benar-benar turun ke lapangan dan menjalankan tugas sesuai fungsi.
“Bisa dihitung dengan jari yang bekerja sesuai fungsinya. Pantas saja kalau masyarakat menilai Dewan Pendidikan tidak bekerja maksimal. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap menjalankan fungsi itu,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja Dewan Pendidikan tidak boleh hanya sepihak. Ia menekankan perlunya melihat juga sejauh mana pemerintah daerah, termasuk eksekutif maupun legislatif, serius dalam mengawal sektor pendidikan.
“Kalau keberadaan Dewan Pendidikan dianggap hanya menghabiskan anggaran dan tidak bermanfaat, lebih baik dibubarkan saja. Tapi jangan hanya menilai dari satu sisi. Pemerintah daerah juga harus lebih serius mengawasi pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan pendidikan di Bangkalan, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, banyak rekomendasi Dewan Pendidikan yang berkaitan dengan IPM, angka putus sekolah, hingga layanan kesehatan, namun tidak direspons pemerintah.
“IPM kita terendah, anak putus sekolah masih banyak, sementara rekomendasi kita tidak ditindaklanjuti. Jadi wajar kalau kemudian muncul anggapan Dewan Pendidikan tidak ada manfaatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkurrahman mengatakan Kesepakatan penghentian rekrutmen Dewan pendidikan itu diambil bersama eksekutif, dengan alasan Dewan Pendidikan selama ini dianggap tidak memberi manfaat signifikan.
“Setelah kita amati, Dewan Pendidikan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rekomendasi yang mereka sampaikan ke bupati pun jarang ditindaklanjuti, hanya segelintir saja. Jadi fungsinya kurang maksimal. Daripada buang-buang anggaran, kita sepakat tidak memperpanjang dan tidak ada rekrutmen baru setelah Desember 2025,” tegas dia.
