jfid – Rencana penerapan skema gaji tunggal atau ‘single salary’ untuk aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2024 menggugah perbincangan luas.
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang mencuatkan konsep ini, menjelaskan gabungan berbagai penghasilan ASN menjadi satu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan bahwa tujuan utama skema ini adalah menjaga daya beli ASN pasca-pensiun.
Asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua diatur dengan lebih pasti dan terjamin lewat skema gaji tunggal.
Skema ini mengubah lanskap pendapatan PNS dengan hanya menyediakan satu sumber penghasilan, yang menggabungkan gaji dan tunjangan.
Namun, jumlah yang diterima tetap bervariasi sesuai dengan klasifikasi grading. Grading menandakan nilai jabatan yang mencerminkan posisi, tanggung jawab, dan risiko dalam pekerjaan.
Perubahan besar ini akan membawa konsekuensi beragam bagi PNS. Kejelasan dan jaminan finansial pasca-pensiun menjadi keuntungan nyata.
Akan tetapi, bagi PNS yang terbiasa dengan beragam tunjangan dan insentif, skema ini menjadi tantangan yang patut diperhitungkan.
Implementasi skema gaji tunggal PNS merupakan langkah berani dan inovatif. Namun, penting untuk memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh.
Kebijakan baru ini perlu didesain dan dijalankan secara adil serta transparan, mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menjadi kunci dalam menilai keberhasilan skema gaji tunggal PNS ke depan.
