jfid – Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran dramatis dalam hubungan diplomatik antara beberapa negara Amerika Latin dan Israel.
Bolivia, Kolombia, dan Chile menjadi sorotan karena keberaniannya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah langkah yang menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong keputusan ini, terutama dalam konteks kompleksitas hubungan internasional.
Menurut Michael Shifter, mantan presiden lembaga pemikir Dialog Antar-Amerika, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi langkah-langkah berani ini.
Salah satunya adalah adanya populasi Palestina yang signifikan di Chile, menjadi konstituen politik penting dalam negara tersebut. Presiden Bolivia, Luis Arce, dan Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga memiliki konstituen dengan solidaritas dan simpati terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sejarah menunjukkan bahwa Bolivia sendiri bukanlah negara asing dalam memutuskan hubungan dengan Israel. Pada tahun 2009, setelah operasi militer di Gaza, Bolivia juga memutuskan hubungan dengan Israel, meskipun hubungan ini diperbarui pada tahun 2019.
Keputusan Bolivia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel lagi mengejutkan banyak pihak, terutama Daniel Carmon, Mantan Duta Besar Israel di Argentina yang merupakan pakar hubungan Israel dengan Amerika Latin.
Namun, respon pemerintah Israel terhadap tindakan ini terkesan meremehkan. Mereka mencap Bolivia sebagai “kapitulasi terhadap terorisme dan rezim ayatullah di Iran”, tetapi Israel juga tidak menganggap hubungan dengan Bolivia memiliki dampak signifikan sejak Luis Arce menjabat sebagai presiden.
Dengan demikian, keputusan negara-negara Amerika Latin untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel mencerminkan kompleksitas hubungan internasional. Solidaritas terhadap rakyat Palestina dan dinamika politik internal menjadi faktor utama dalam keputusan ini.
Perubahan-perubahan ini menyoroti bagaimana faktor-faktor tersebut dapat membentuk arah diplomasi suatu negara, memperlihatkan bahwa hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan keamanan, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan politik yang diyakini oleh pemimpin dan masyarakat suatu negara.
