jfid – Uni Eropa berusaha untuk bersikap tegas dan seragam dalam menangani konflik Israel-Hamas yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun, perbedaan pendapat di antara para pemimpinnya mengungkapkan adanya perpecahan dalam blok tersebut.
Konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina itu melancarkan serangan teroris ke Israel selatan, menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil.
Israel membalas dengan mengepung Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, dan melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghabisi pejuangnya. Akibatnya, lebih dari 7.000 orang Palestina tewas hingga Kamis malam, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dijalankan Hamas.
Sementara itu, lebih dari 220 orang Israel masih disandera, dan Hamas terus menembakkan roket ke Israel dan Israel terus menghujani bedil permukiman pendudukan dan telah menewaskan 6000-an lebih warga sipil. Banyak di antara korban jiwa di palestina adalah anak-anak dan perempuan.
Untuk 27 pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Brussels pada Kamis, prioritas utama adalah menggunakan pengaruh bersama mereka untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendesak agar sandera yang diculik dari Israel dibebaskan tanpa syarat.
Namun, pada hari pertama dari pertemuan dua hari itu dan seperti dalam beberapa minggu terakhir, para pemimpin dan pejabat senior Uni Eropa memiliki nada yang berbeda. Seluruh Uni Eropa telah dengan tegas mengutuk serangan Hamas. Namun, beberapa negara anggota memiliki sikap yang lebih keras terhadap respons Israel daripada yang lain.
Sebelum pertemuan itu, Perdana Menteri Spanyol sementara Pedro Sanchez telah meminta gencatan senjata kemanusiaan segera, mengikuti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk memungkinkan bantuan masuk ke Gaza.
Tetapi yang lain, termasuk Jerman, yang telah mendukung Israel erat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, telah menyatakan keprihatinan bahwa gencatan senjata akan mengganggu hak Israel untuk membela diri.
Kanselir Olaf Scholz mengatakan dia “tidak ragu” bahwa tentara Israel akan mengikuti hukum internasional. “Israel adalah negara demokratis dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kuat,” katanya kepada wartawan.
Kanselir Austria Karl Nehammer mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa “semua khayalan tentang gencatan senjata dan penghentian permusuhan [telah] menyebabkan penguatan Hamas.”
Setelah lima jam berdiskusi, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta “koridor kemanusiaan dan jeda kemanusiaan,” yang digambarkan oleh pejabat Uni Eropa sebagai kompromi. Uni Eropa juga mengutuk serangan Hamas sekali lagi dan mengatakan mereka mendukung penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional “segera.”
Saat tiba untuk pertemuan itu, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, negara yang dianggap sebagai salah satu pendukung terkuat bagi Palestina di Uni Eropa, mengatakan dia tidak terlalu peduli kata-kata apa yang dipilih.
“Saya tidak terobsesi dengan bahasa apa yang kita gunakan. Yang kami inginkan adalah pembunuhan dan kekerasan berhenti sehingga bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, di mana … orang-orang Palestina yang tidak bersalah menderita.” Respons Uni Eropa terhadap pecahnya permusuhan bersenjata di Gaza agak membingungkan.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, seorang politisi sayap kanan Jerman, segera melakukan perjalanan ke Israel sebagai tanda solidaritas setelah 7 Oktober.
Berbeda dengan kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, von der Leyen membutuhkan waktu lebih lama untuk menekankan bahwa Israel harus membela diri sesuai dengan hukum internasional dan tidak menyebutkan dukungan resmi Uni Eropa untuk solusi dua negara.
James Moran, seorang rekan dari lembaga pemikir Pusat Studi Kebijakan Eropa di Brussels, mengatakan bahwa reaksi awal dari beberapa pemimpin dan pejabat Uni Eropa adalah “terlalu pro-Israel.” “Saya pikir dunia Arab telah bereaksi sangat buruk terhadap itu,” kata Moran, mantan utusan senior Uni Eropa di Timur Tengah.
“Secara tradisional Uni Eropa telah berhasil mengambil pendekatan yang lebih atau kurang adil,” tambahnya, mendapatkan rasa hormat di kedua belah pihak tetapi terutama di pihak Arab sebagai “penengah jujur.”
Pada Rabu, Ratu Rania dari Yordania menuduh para pemimpin Barat menerapkan “standar ganda yang mencolok.” “Ketika 7 Oktober terjadi, dunia segera dan tanpa ragu-ragu berdiri di samping Israel dan haknya untuk membela diri dan mengutuk serangan yang terjadi … tetapi apa yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, kita melihat diam di dunia,” katanya kepada CNN pada Rabu.
Sementara Uni Eropa dengan cepat memproyeksikan pesan yang bersatu ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina tahun lalu, komunikasinya seputar konflik Gaza lebih membingungkan. “Ini benar-benar mengurangi kredibilitas itu,” kata Swasti Gao dari Institut Studi dan Analisis Pertahanan Manohar Parrikar di India kepada DW.
“Anda mengerti bahwa ada batas yang bisa Anda harapkan dari Eropa, karena Anda melihat bahwa itu benar-benar terpecah secara internal.” Pada Kamis, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menangani kekhawatiran ini secara langsung. “Kami tidak memiliki standar ganda. Kami memiliki standar fundamental, bahwa kami percaya pada hukum internasional.”
Beberapa orang di dunia mencoba memanfaatkan situasi itu untuk “menyerang” Uni Eropa dan “menanamkan keraguan” tentang kredibilitasnya, kata Michel, tanpa menyebut nama. “Persatuan kita akan menjadi argumen terbaik kita ketika kita berinteraksi dengan Selatan Global.”
Sementara itu, Uni Eropa juga ingin menepis kekhawatiran bahwa mereka bisa mengalihkan perhatian dari perang di Ukraina. “Kami mendukung Ukraina selama diperlukan,” Charles Michel menekankan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menelepon ke pertemuan itu, menawarkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah negara anggota Uni Eropa atas bantuan baru-baru ini.
“Saya berterima kasih kepada semua orang yang berusaha keras untuk menjaga persatuan. Persatuan dengan Ukraina. Persatuan dalam Uni Eropa,” tulis Zelenskyy di X, mantan Twitter, merangkum pernyataannya.
Dmytro Kryvosheiev dari lembaga pemikir Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan bahwa meskipun konflik Israel-Hamas menyerap perhatian, dia tidak percaya itu akan serius mengubah posisi Uni Eropa terhadap Ukraina.
“Tentu saja, hubungan Israel-Gaza adalah salah satu masalah penting bagi kebijakan luar negeri Uni Eropa, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman besar dan langsung bagi keamanan Eropa seperti agresi Rusia terhadap Ukraina,” katanya kepada DW.
Namun, kemenangan pemilu baru-baru ini di Slowakia oleh Perdana Menteri Robert Fico, yang telah berjanji untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina, adalah tantangan potensial.
“Slowakia, dengan Fico di kepala, mungkin menjadi negara kedua Uni Eropa [setelah Hongaria] yang merusak persatuan Uni Eropa terhadap mendukung Kyiv dan menanggapi agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Kryvosheiev.
