jfid Semarang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang memasuki masa pensiun pada 5 September 2023. Nana Sudjana dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). Nana Sudjana merupakan salah satu dari 10 nama Pj Gubernur yang diputuskan oleh Jokowi setelah melalui rapat tim penilaian akhir (TPA) pada Kamis (31/8/2023).
Nana Sudjana adalah seorang purnawirawan Polri yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama Setjen DPR RI. Ia merupakan lulusan Akpol 1988, satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Idham Azis dan mantan Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono. Selama berkarier di Polri, ia berpengalaman di bidang intelijen dan pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Kapolda NTB, dan Kapolda Sulsel.
Sebagai Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana akan mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Ia harus melanjutkan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama dua periode. Ia juga harus menghadapi tantangan-tantangan seperti pemulihan ekonomi, persiapan Pemilu 2024, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.
Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang sosok Nana Sudjana dan tantangan-tantangan yang dihadapinya sebagai Pj Gubernur Jateng, kami menghubungi beberapa narasumber yang memiliki wawasan mendalam dan pengalaman yang kuat dalam bidang terkait.
Profil Nana Sudjana: Dari Intelijen hingga Kapolda
Salah satu narasumber yang kami wawancarai adalah Dr. Bambang Widodo Umar, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menurutnya, Nana Sudjana memiliki latar belakang dan rekam jejak yang cukup baik sebagai seorang polisi profesional.
“Nana Sudjana adalah salah satu perwira polisi yang memiliki kompetensi di bidang intelijen. Ia pernah menjabat sebagai Dirintelkam di beberapa Polda, termasuk Polda Jateng dan Polda Jatim. Ia juga pernah menjadi Direktur Politik Baintelkam Polri. Dari sisi pengalaman operasional, ia juga pernah menjadi Kapolres di beberapa daerah, termasuk Kapolresta Solo saat Jokowi masih menjadi Wali Kota,” kata Bambang kepada kami melalui sambungan telepon.
Bambang menilai bahwa pengalaman Nana Sudjana di bidang intelijen akan membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jateng. Ia akan mampu mengidentifikasi isu-isu strategis dan potensi konflik yang ada di wilayahnya.
“Intelijen itu penting untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan secara akurat dan cepat. Dengan begitu, ia bisa mengambil keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul. Selain itu, ia juga bisa membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder-stakeholder terkait, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat,” ujar Bambang.
Bambang juga mengapresiasi kinerja Nana Sudjana saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada Januari-November 2020. Meski masa jabatannya tidak terlalu lama, ia dinilai berhasil mengamankan beberapa agenda penting, seperti Pilkada Serentak 2020, demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, dan penegakan protokol kesehatan Covid-19.
“Nana Sudjana adalah Kapolda Metro Jaya yang cukup berani dan tegas dalam menangani berbagai situasi yang ada di Jakarta. Ia tidak segan-segan untuk menindak pelanggar-pelanggar hukum, termasuk para pejabat dan tokoh publik. Ia juga cukup responsif dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan,” tutur Bambang.
Namun, Bambang juga mengingatkan bahwa Nana Sudjana harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru sebagai Pj Gubernur Jateng. Ia harus bisa membedakan peran dan fungsi sebagai polisi dan sebagai pejabat sipil.
“Sebagai Pj Gubernur, ia tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan, tapi juga atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu DPRD, Forkopimda, partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun media massa. Ia juga harus bisa bersikap netral dan tidak terlibat dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2024,” pungkas Bambang.
