jfid – Janji politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memberikan bahan bakar minyak (BBM) gratis kepada pemilik sepeda motor dan angkutan umum jika partainya dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menang di Pemilu 2024, menimbulkan berbagai reaksi dari publik.
Video elite PKB Syaiful Huda yang mengungkap janji tersebut viral di media sosial dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menentang. Namun, apakah janji tersebut bisa terealisasi? Dan apa dampaknya bagi perekonomian nasional?
Menurut Syaiful Huda, wakil sekretaris jenderal PKB, janji BBM gratis ini termasuk dalam empat agenda perjuangan PKB jika Cak Imin menjadi presiden.
Dia mengatakan bahwa partainya sudah melakukan kajian dan menemukan bahwa subsidi BBM saat ini masih mengalami kebocoran ke korporasi.
Oleh karena itu, dia berharap dapat menutup kebocoran itu dan mengalokasikan subsidi secara khusus untuk masyarakat pemilik sepeda motor dan angkutan umum.
Huda mengklaim bahwa dengan cara ini, harga BBM akan menjadi lebih murah dan meringankan beban masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa program ini akan didorong oleh para politikus PKB di DPR.
“Insyaallah, insyaallah (dapat direalisasikan). Tinggal nanti kita perjuangkan dengan teman-teman di DPR. Tapi ini adalah agenda perjuangan kami,” ujar dia.
Namun, janji politik PKB ini menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk partai politik lain. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga, misalnya, mempertanyakan bagaimana caranya PKB bisa merealisasikan janji tersebut, sebab belum ada penjelasan secara akademis.
Dia juga mengingatkan bahwa subsidi BBM sudah menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan harus dikelola dengan tepat guna.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek. Dia menilai bahwa kebijakan subsidi BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum cukup berat direalisasikan lantaran mempengaruhi APBN.
“Ya namanya janji boleh-boleh saja, ya, tetapi masalahnya untuk subsidi BBM khusus itu kan agak berat. Karena hari ini saja subsidi BBM sudah berat APBN kita,” kata dia.
Selain itu, janji politik PKB juga disentil oleh Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyarankan agar PKB tidak mudah membuat janji yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Dia mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia sudah ditentukan oleh mekanisme pasar dan tidak bisa digratiskan begitu saja.
“Kalau mau bikin janji-janji politik itu harus realistis dong. Jangan bikin janji-janji yang tidak realistis. Apalagi kalau janjinya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi kita saat ini,” kata Ace.
Menurut Ace, janji politik PKB tersebut hanya akan menimbulkan harapan palsu bagi masyarakat dan merugikan partai itu sendiri.
Dia juga mempertanyakan apakah PKB sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap defisit APBN, inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya saing ekonomi nasional.
“Kalau mau bikin janji-janji politik itu harus ada hitung-hitungannya dong. Apakah sudah ada hitungan dampaknya terhadap defisit APBN kita? Apakah sudah ada hitungan dampaknya terhadap inflasi kita? Apakah sudah ada hitungan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah kita? Apakah sudah ada hitungan dampaknya terhadap daya saing ekonomi kita?” tanya Ace.
Sementara itu, dari sisi akademis, janji politik PKB juga mendapat sorotan dari para ahli. Ekonom senior Faisal Basri, misalnya, mengatakan bahwa janji BBM gratis PKB tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi.
Dia mengatakan bahwa subsidi BBM adalah salah satu penyebab utama defisit APBN dan harus dikurangi, bukan diperbesar.
“Janji BBM gratis itu tidak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Subsidi BBM itu adalah salah satu penyebab utama defisit APBN kita. Subsidi BBM itu harus dikurangi, bukan diperbesar,” kata Faisal.
Faisal juga mengatakan bahwa janji BBM gratis PKB akan menimbulkan distorsi harga dan mengganggu alokasi sumber daya yang efisien.
Dia mencontohkan bahwa jika BBM gratis, maka orang akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum, yang akan menambah kemacetan dan polusi.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa janji BBM gratis PKB akan merugikan industri migas nasional dan mengurangi insentif untuk melakukan efisiensi energi.
“Janji BBM gratis itu akan menimbulkan distorsi harga dan mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Kalau BBM gratis, orang akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Ini akan menambah kemacetan dan polusi. Selain itu, janji BBM gratis itu juga akan merugikan industri migas nasional dan mengurangi insentif untuk melakukan efisiensi energi,” ujar Faisal.
Di sisi lain, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa janji politik PKB tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk menarik simpati masyarakat jelang Pemilu 2024.
Dia mengatakan bahwa PKB ingin memanfaatkan isu ekonomi yang menjadi perhatian utama masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
“Janji politik PKB itu merupakan bagian dari strategi politik untuk menarik simpati masyarakat jelang Pemilu 2024. PKB ingin memanfaatkan isu ekonomi yang menjadi perhatian utama masyarakat di tengah pandemi COVID-19,” kata Ujang.
Ujang juga mengatakan bahwa janji politik PKB tersebut merupakan bentuk dari ambisi Cak Imin untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa Cak Imin ingin menunjukkan bahwa dia memiliki visi dan misi yang berbeda dari calon-calon lain.
Namun, Ujang juga mengingatkan bahwa janji politik PKB tersebut harus dibarengi dengan kredibilitas dan kapabilitas partai itu sendiri.
“Janji politik PKB itu juga merupakan bentuk dari ambisi Cak Imin untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Cak Imin ingin menunjukkan bahwa dia memiliki visi dan misi yang berbeda dari calon-calon lain. Namun, janji politik PKB itu harus dibarengi dengan kredibilitas dan kapabilitas partai itu sendiri,” ujar Ujang.
Dengan demikian, janji politik PKB untuk memberikan BBM gratis kepada pemilik sepeda motor dan angkutan umum jika Cak Imin menang di Pemilu 2024, masih menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan. Apakah janji tersebut bisa terealisasi? Dan apa dampaknya bagi perekonomian nasional? Hanya waktu yang akan menjawab.
