jfid – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mengoptimalkan berbagai pengaduan masyarakat, salah satunya terkait aduan bantuan sosial (bansos) dan dana desa. Melalui berbagai kanal pelayanan pengaduan, seperti SP4N-LAPOR! dan NTB Care.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mengatakan adanya kanal aduan SP4N-LAPOR! dan NTB Care menjadi wadah aduan dan aspirasi masyarakat. Pada aduan Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Desa Pemerintah Provinsi NTB melakukan monitoring, koordinasi dengan kanal lainnya.
“Kebijakan Bansos yang di input ke SP4N perlu di optimalisasikan pengaduannya, termasuk teknis koordinasi, rekomendasi dari pemecahan permasalahan dan sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelas Bang Najam panggilan Kadis Kominfotik saat membuka kegiatan FGD dan Interview “Kondisi Penyaluran dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” berlangsung di Hotel Lombok Astoria Mataram, Senin (28/6/21).
Berikut ini, Data laporan dari SP4N Lapor dari bulan Januari hingga Desember 2020 sebanyak 4 Bantuan Sosial di PMD Dukcapil terkait dengan dampak ekonominya, Bansos Program PKH, Pengaduan Mata Rantai Covid-19, Penerimaan BLT, Tenaga Kerja Medis ada aduan. Dengan total 8 aduan sejak Januari sampai Desember 2020.
Sedangkan data laporan dari bulan Januari hingga Juni 2021 ada aduan terkait bansos 1 aduan kemudian layanan terkait pembangunan Desa.
Bang Najam juga mengatakan bahwa kehadiran peemrintah ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, sebagai bahan evaluasi pemerintah kedepannya.
“Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keluh kesah yang dirasakan masyarakat yang nantinya terdapat wadah aduan dan laporannya supaya ada timbal balik pembangunan semakin segera di gesa menjadi sebuah evaluasi kita ke depannya sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan. “Kadang-kadang kita itu tidak bisa menangkap apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, karena masyarakatnya diam,” pungkas Bang Najam.
